TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - LSM Fitra mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan publik di Jawa Tengah untuk mengawasi kesepakatan diam-diam mengucuri Bank Jawa Tengah dana triliunan rupiah yang tepat dilakukan sebelum pemilihan gubernur.

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, mengatakan kesepakatan demikian rawan terhadap menjamurnya kredit macet yang ujungnya merugikan masyarakat pembayar pajak.

"Publik juga perlu mengawasi kredit macet dan bermasalah pada Bank Jateng yang setiap tahun selalu meningkat," tegas Uchok di Jakarta, Kamis (25/4/2013).

Hal itu disampaikan Uchok Sky Khadafi terkait jelang Pilgub 2013, Pemerintah Provinsi Jateng mengambil sebuah keputusan strategis yakni berencana menyuntikkan modal ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah senilai Rp1,5 triliun.

Menurut Uchok, kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan 35 Pemerintah kabupaten/kota di Jateng adalah mengenai  modal dasar Bank Jateng ditetapkan sebesar Rp 1,5 Triliun. Dan masalah modal dasar inilah yang diperkuat dengan Keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Jateng yang digelar pada 15 Januari 2013 lalu.

Tercatat pada tahun 2011, simpanan nasabah bank itu sebesar Rp19,3 Triliun, dan pada tahun 2012 naik menjadi Rp 25,7 Triliun. Simpanan nasabah itu, oleh Bank Jateng dikreditkan kepada debitor sebesar Rp 13,6 Triliun pada tahun 2011, dan sebesar Rp 15 Triliun untuk tahun 2012.

Namun yang harus dicatat adalah kredit yang diberikan Bank Jateng kemacetannya cukup besar, dan setiap tahun selalu meningkat.

Berdasarkan data Fitra, pada tahun 2008, kredit macet dan bermasalah sebesar Rp20,7 miliar, pada tahun 2009 naik jadi Rp 33 miliar, pada 2010 menjadi Rp 62,9 Miliar, pada tahun 2011 menjadi Rp 141,2 Miliar, dan pada tahun 2012 lalu menjadi Rp 158,5 Miliar.

Terkait pilgub Jateng yang akan dilaksanakan, menurut Uchok, bisa saja pendukung kandidat gubernur tertentu dari kalangan pengusaha mengunakan modus seperti di atas.

"Kami mendesak DPRD seluruh Jateng dan publik harus mengawasi kredit yang diberikan Bank Jateng kepada debitor," ujar Uchok.