TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Pemprov Jabar bakal meluncurkan program "counter drop out" bagi murid-murid SD hingga SMA. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya anak usia sekolah di Jabar yang putus sekolah.

"Program counter drop out akan dilaksanakan mulai tahun depan," kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan kepada wartawan di Gedung Sate, Bandung, Kamis (2/5/2013).

Menurut Heryawan, siswa terpaksa drop out (keluar) dari sekolah akibat berbagai persoalan. Antara lain soal  akses transportasi.
Permasalahan itu, kata Gubernur, muncul di daerah-daerah terpencil. Karena itu perlu ada terobosan-terobosan baru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Saat meninjau ke lapangan saya menemukan ada siswa yang jarak dari rumah ke  sekolahnya 12 kilometer, dan di kampungnya pun hanya terdapat 50 unit rumah," kata Heryawan.

Menurut Gubernur, untuk menjalankan program "counter drop out", akan didirikan posko drop out (DO). Tempat ini akan menampung berbagai laporan terjadinya kasus DO pada siswa tingkat SMP. "Petugas posko juga harus bekerja secara aktif mencari siswa yang mengalami DO," ujarnya.

Menurut Heryawan, pemerintah wajib untuk mendorong anak-anak bersekolah. Sebab, anak-anak memiliki hak mengenyam pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA. "Hak pendidikan itu tidak hanya di tingkat dasar atau menengah, tapi juga harus sampai tingkat atas," ujarnya.

Di sisi lain kata Gubernur, tren partisipasi pendidikan di Jabar terus meningkat. Hal ini berdasarkan indikator angka partisipasi sekolah mulai tingkat SD hingga SMA.

"Trennya meningkat. Waktu 2008 lalu angka partisipasi hanya 95 persen. Saat ini 119 persen. SMP semula 88 persen, sekarang menjadi 96 persen," kata Heryawan.

Menurut Gubernur, peningkatan serupa juga dialami tingkat SMA. Angka partisipasi SMA dari 49 persen menjadi 63 persen.

Aher mengatakan, program pemerintah pada sektor pendidikan menjadikan meningkatnya angka partisipasi sekolah di Jabar. "Programnya seperti pemberian beasiswa, penyaluran BOS, dan pembangunan ruang kelas baru," kata Heryawan. (san)