TRIBUNNEWS.COM, MEDAN -- OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim KPK terhadap pejabat dan pengusaha Sumut menunjukkan lemahnya kinerja intelijen Kejaksaan dan Kepolisian di Sumut.

M Khaidir F Harahap, Wakil Direktur LBH Medan, menilai  operasi KPK sejak Selasa (14/5/2013) siang, mengindikasikan ada yang kurang di tubuh penyidik Polda dan Kejati Sumut, dalam mengendus pelaku korupsi yang notabene berada di ruang lingkup penyidik.

"Padahal Polda dan Kejati Sumut memiliki tim intelijen yang membawahi para intel yang telah dilatih dan ditugaskan untuk mengintai para pelaku korupsi. Namun hal ini di luar dugaan, ternyata intel-intel tersebut tidak bekerja dengan baik. Padahal anggaran untuk itu telah disediakan oleh negara. Kinerja dan kualitas para intel Polda dan Kejati Sumut patut dipertanyakan. Toh yang melakukan penangkapan adalah tim KPK," ujarnya, Kamis (16/5/2013).

Khaidir mengatakan kehadiran tim KPK dan melakukan penggerebekan di Medan, harus menjadi perhatian khususnya
Kapolda Sumut dan Kajati Sumut. Ia berpendapat, sebenarnya KPK dibentuk karena penegak hukum itu (Kepolisian dan Kejaksaan), tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Oleh karena itu, LBH Medan mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, sembari meminta kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk melakukan koreksi terhadap kinerja Polda dan Kejati Sumut agar lebih cekatan dalam mengendus dan memberantas tindak pidana korupsi di Sumut," urainya.

Khaidir juga meminta pimpinan kedua institusi tadi melakukan evaluasi kinerja tim intelijen dengan tujuan agar penyidik-penyidik tersebut bisa mengawasi dan menangkap  dengan cepat pelaku dugaan tindak pidana korupsi, agar tidak didahului oleh KPK.

"Penangkapan terhadap Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara di Medan, menandakan masih banyak pejabat di republik ini khususnya Sumut yang masih belum memahami tujuan sebenarnya menjadi pejabat," katanya.(irf)