Komnas HAM dan Kompolnas Didesak Atasi Demo Ricuh BBM
Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) dan Kompolnas didesak turun tangan mengusut tuntas demo kenaikan BBM
Editor: Budi Prasetyo
Laporan Wartawan Tribun Timur/ Rudhy
TRIBUNNEWS.COM MAKASSAR, -- Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) dan Kompolnas didesak turun tangan mengusut tuntas demo kenaikan BBM yang berujung bentrokan antara mahasiswa, warga dan aparat kepolisian hingga merukan fasilitas kampus.
Pengamat Hukum Universitas 45 Makassar Marwan Mas menyebut penyerangan terhadap mahasiswa diduga merupakan massa bayaran.
"Sehingga Indikasinya, polisi terkesan membiarkan massa tersebut bentrok dan menyerang mahasiswa," kata Marwan saat dikonfirmasi, Selasa (18/6/2013).
Menurut Guru Besar Universitas 45 itu, tindakan tersebut dinilai merupakan pola Orde Baru yang kembali dipraktikkan, sehingga harus diusut siapa di belakang massa yang menyerang mahasiswa," ujarnya.
Penanganan aksi unjuk rasa, menurut Maswan, tidak boleh dibiarkan dihadapi oleh massa brutal, meski itu dibalut alasan "masyarakat yang marah atas aksi mahasiswa yang menutup jalan", karena dampaknya pasti menimbulkan polemik baru lagi.
Namun, Jika betul tindakan tersebut merupakan by desain dari kekuasaan, berarti negara melalui aparat keamanan dinilai tidak profesional dalam menangani unjuk rasa.
"Mestinya negara tidak boleh lepas tangan dan membiarkan warga sipil saling berhadapan, apalagi negara ini negara hukum dan demokrasi," terangnya.
Mestinya, lanjut Marwan, masyarakat berterima kasih kepada mahasiswa yang berani memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa pamrih, jikapun ada eksesnya seperti jalan macet atau terkesan anarkis, sepenuhnya tidak boleh ditimpakan pada mahasiswa pengunjuk rasa.
Karena menurutnya, mereka lakukan itu karena pejabat negara/daerah yang akan disampaikan aspirasi tidak mau menemui dan menerima aspirasi mereka, akibatnya kekesalan ditumpahkan di jalan.
"Tapi saya respek pada Ketua DPRD Sulsel yang mau dan berani menemui mahasiswa saat didatangi dan menerima aspirasi mahasiswa, begitulah seharusnya wakil rakyat dan pejabat publik yang dipilih rakyat, jangan hanya mainnya di balik meja atau kunjungan ke daerah yg belum jelas manfaatnya," ujarnya Dosen Pasca Sarjana Universitas 45 tersebut. (Rud)