Laporan Wartawan Tribun Sumsel Riki Okta Putra

TRIBUNNEWS.COM, SUMSEL - Pemprov Sumatera Selatan menilai, porsi pembagian dana APBD senilai Rp 1,4 triliun yang dipersoalkan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilihan gubernur 2013, simpang siur.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sumsel Irene Camelyn Sinaga mengatakan, dana triliunan rupiah itu tidak diselewengkan oleh calon gubernur petahana, Alex Noerdin. Bahkan, ia memastikan keseluruhan dana itu dialokasikan untuk pelayanan publik.

"Kami wajib mengklarifikasi atas pemberitaan selama ini. Wacana yang tidak baik yang berkembang belakangan ini menurut kami salah. Semua dana itu, digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memenangkan Alex Noerdin," tegas Irene Camelyn Sinaga, Senin (15/07/2013).

Ia mengungkapkan, dari total Rp 1,4 triliun dana hibah itu, Rp 806 miliar atau 54 persen di antaranya digunakan untuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sementara yang digunakan untuk pelaksanaan Pilkada adalah, Rp 221.125.000.000 (14,81 persen).

Selanjutnya, Rp 159 miliar (10,67 persen) lainnya digunakan untuk membiayai Program Sekolah Gratis, Rp 35 miliar (2,35 persen) untuk Program Berobat Gratis, termasuk diberikan kepada RS Muhammad Husein Palembang, dan RSUD Bari milik Pemkot Palembang.

Kemudian, pemprov memberikan bantuan kepada KONI sebesar Rp24 miliar (1,63), TNI/Polri Rp 7 miliar (0,51 persen), dan Forum P3N Rp17 miliar (1,20 persen). Sedangkan BNN, TVRI, PMI, mendapat bantuan dana total Rp 8 miliar (0,59 persen), Program Askesos Rp3 miliar (0,20 persen), dan sejumlah ormas Rp35 miliar (2,34 persen).

Sisa dana tersebut, diberikan kepada sejumlah organisasi Keagamaan Rp 40 miliar (2,70 persen), media massa Rp15 miliar, dan bantuan operasional Reses DPRD Sumsel sebesar Rp 111 miliar (7,49).

"Tapi, apa boleh buat, putusan MK itu final dan mengikat. Pak Alex sendiri  sangat menghormati keputusan MK. Jadi, kami hanya mengklarifikasi, agar semuanya berdasarkan fakta," tandasnya.