MUI Kecam Politisasi Ramadan Untuk Pemilihan Wali Kota Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Edi Sumardi

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi soal adanya dugaan politisasi Ramadan, terkhusus pada buka puasa yang dilakukan pihak tertentu, terkait dengan pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. MUI mengecam adanya politisasi sebab telah menodai bulan suci dan penuh berkah ini. Mereka yang melakukan politisasi diminta menghentikan aksinya.

Politik dinilai tidak tepat menjadikan agama sebagai instrumen politik, namun politik pula tidak boleh mengabaikan nilai-nilai agama. Jika ada yang melakukan politisasi, misalnya acara buka puasa, merupakan bagian dari fitnah.

"Itu sudah bagian dari fitnah dan zalim kedua yang dikecam agama. Dilarang fitnah karena lebih kejam dari membunuh atau berbuat zalim itu sangat keji," kata Ketua Divisi Media MUI Kota Makassar, Firdaus, Sabtu (20/7/2013).

Ia menanggapi soal beredarnya undangan buka puasa fiktif dengan mengatasnamakan pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tertentu. Diduga ini merupakan imbas rivalitas kian berat jelang pemungutan suara.

Pasangan bakal calon maupun politikus membutuhkan pencitraan, namun tak tepat jika Ramadan dijadikan sebagai momentum politisasi agama. Menurut Firdaus sekaligus dosen Universitas Islam Negeri Alauddin, telah mereduksi nilai kesuciannya.

"Lebih berbahaya lagi jika menyampaikan materi sosialisasi atau menebar informasi tidak benar, maka bisa menyesatkan umat. Sementara, trust (kepercayaan) masyarakat pada politikus juga cukup rendah," ujar Firdaus.

Dalam surat Al Qaaf ayat 18, "Tidak ada suatu ucapanpun diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." Inilah ayat menjelaskan ganjaran bagi orang yang menebar kebohongan. "Artinya politisi harus berhati-hati karena diawasi malaikat," kata Firdaus.

Dalam hadits riwayat Buhari Muslim juga disebutkan, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaklah berkata baik atau diam.