Laporan Wartawan Surya Muchsin

TRIBUNNEWS.COM, SAMPANG - Keinginan pemerintah untuk memulangkan warga Islam Syiah Sampang, Madura, ke kampung halamannya sebelum Hari Raya Idul Fitri 1434H, Agustus 2013, tampaknya sulit terwujud.

Pasalnya, sebagian besar ulama Madura, khususnya Sampang, menyatakan menolak kembalinya warga Syiah ke Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang, Sampang.

Penolakan ini terungkap ketika Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali beserta tim rekonsiliasi kasus Syiah berkunjung ke Pondok pesantren Darut Tauhid, Desa Enjelen Kecamatan Kota Sampang, yang dihadiri sekitar 25 ulama dari empat kabupaten di Madura, Rabu (24/7/2013).

"Kami minta pemerintah berpikir ulang untuk mengembalikan warga Syiah ke Sampang. Kalau  mereka itu kembali ke ajaran sunni, baru setelah itu melangkah untuk mengembalikan warga Syiah," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia Sampang, Bukhori Maksum, Rabu.

Ia mengatakan, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Muslim Syiah agar bisa kembali diterima di kampung halamannya. Syarat itu ialah, mereka harus mau mengikuti ajaran Islam Sunni.

Bukhori mengkhawatirkan, kalau pengungsi tetap memeluk ajaran Syiah, akan menimbulkan konflik lebih besar. Sebagai wujud penolakan, MUI Sampang menyerahkan surat pernyataan penolakan warga Syiah yang ditandatangani 1.000 tanda tangan, ulama dan tokoh masyarakat.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, pertemuan ini diharapkan bisa mencari solusi terbaik penyelesaian konflik di Sampang.

"Permintaan ulama ini, akan saya sampaikan kepada warga pengungsi di Sidoarjo. Namun saya berharap, kedua belah pihak harus bekerja keras dan mencari solusi. Kita cari solusi terbaik untuk penyelesaian konflik di Sampang ini," kata Suryadharma Ali, yang ditemui seusai pertemuan.