*Aji Kuswara: Kami Yang Kena Hukum

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ali Anshori

TRIBUNNEWS.COM MELAWI, -Sejumlah camat di Kabupaten Melawi mengaku kecewa dengan sosialisasi yang dilaksanakan pihak Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pusat pada Selasa (30/7) di aula bupati Melawi. Mereka menganggap sosialisasi yang dilakukan tersebut terlambat karena persoalan terlanjur muncul di lapangan.

Camat Belimbing Aji Kuswara mengatakan, harusnya sosialisai dilaksanakan sebelum BLSM dibagikan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kebingungan seperti sekarang ini. Aji mengatakan, karena lambatnya sosialisasi itu banyak mencuat persoalan di lapangan.

“Sosialisasi dari TNP2K yang terlambat namun kami yang kena hukuman, dari 17 desa yang ada di Kecamatan belimbing satu desa menyatakan menolak BLSM karena data yang dipergunakan dianggap tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” katanya.

Aji mengatakan, saat BLSM hendak dibagikan pihaknya sudah memanggil 17 kepala desa yang ada di wilayahnya, dari 17 kades yang datang semuanya menyampaikan keluhan mengenai BLSM yang dianggap tidak beres.

“Rata-rata bilang data penerima BLSM tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, ada yang berkecukupan dapat tapi dapat ada yang tidak mampu malah tidak dapat, selain itu jumlahnya juga tidak bisa mengakomodir semua masyarakat miskin yang ada di desa,” katanya.

Aji mengatakan, sejumlah desa di wilayahnya jaraknya sangat jauh dari ibu kota tempat mengambil BLSM. Maka dari itu pihaknya meminta kepada masing-masing kades bisa mengambilkan uang BLSM milik masyarakat.

“Jujur saja seperti di Desa Balai Agas itu insfrastrukturnya belum memadai, kalau musim hujan seperti sekarang ini perjalanan bisa ditempuh sampai 1 atau bahkan 2 hari, dengan biaya ojek Rp 500 ribu, dua kali ojek sudah Rp 1 juta, sementara uang yang diambil hanya 300 jadi ini tidak sesuai,” katanya.

Camat Pinoh Utara, Yohanes juga menyatakan hal serupa, kata dia di desanya banyak kepala desa yang menyampaikan keluhan, dan satu desa menyatakan menolak mengambil BLSM karena khawatir terjadi masalah.

“Kami nilai sosialisasi ini terlambat, harusnya kan sosialisasi dulu baru dibagikan BLS-nya, namun ini sudah terlanjur banyak masalah baru turun ke lapangan,” katanya.

Yohanes juga mengatakan, kendati banyak persoalan yang muncul pihaknya sudah mengambil kebijakan dengan memanggil kepala desa. “Saya minta kepada kepala desa untuk bicara lagi dengan kadusnya, baiknya seperti apa pembagian BLSM ini, sebabab kalau dibagikan sesuai data tentu saja akan menimbulkan masalah,” katanya.

Mewakili TNP2K Tuti, mengakui, sosialisasi yang dilakukan tersebut memang terlmbat, karena berbagai hal yang ada. Maka dari itu dirinya menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan dalam memberikan sosialisasi ini.

“Kami mohon maaf atas keterlambatan ini, namun meminjak istilah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” katanya.

Tuti mengatakan BLSM dapat dialihkan, namun tidak dapat ditambah, akan tetapi jika pemerintah mempunyai kebijakan akan mengganti BLSM dengan APBD daerah tidak menjadi persoalan, yang terpenting bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pendataan bisa dilakukan tapi tidak untuk diajukan hanya dialihkan, jadi kalau ada kepala desa yang sudah mengalihkan BLSM kepada yang berhak menerima bantuan kami sangat berterima kasih,: katanya.

Hadir dalam sosialisasi tersebut, sekda Melawi Ivo Titus Mulyono, wakapolres Melawi, kompol Ngatiya, kepala dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi, Priscilla, kepala dinas pendidikan Melawi Paolus, kepala kantor pos Nanga Pinoh, dan sejumlah camat di lingkungan pemerintah Melawi. (ali)