Laporan Wartawan Tribun Timur, Rudhy

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Makassar menegaskan, pembagian beras miskin (Raskin) oleh aparat kelurahan dengan ditunggangi kandidat bernomor urut 8, Danny Pomanto-Syamsu Rizal (DIA) dinilai rawan konflik sosial di tengah masyarakat Makassar.

Sebab raskin yang dibagi oleh lurah curang dan berpihak ini hanya dibagikan kepada masyarakat yang memiliki kartu Danny Pomanto (DP).

"Karena pasti masyarakat miskin yang memiliki hak raskin, tapi tidak punya kartu politik akan protes. Ini

harus diwaspadai pihak kepolisian, gesekan grass root. Ini sudah melanggar secara hukum, rawan pula gesekan di tengah masyarakat bawah," kata Ketua LSM AMPD, Adnan Husain, Selasa (20/8/2013) dalam rilisnya yang dikirim ke Tribun Timur (Tribunnews.com Network).

AMPD meminta kepada seluruh masyarakat di Kota Makassar untuk selalu melakukan pengawasan terhadap aparat pemerintahan di wilayahnya masing-masing, khususnya Kepala Kantor Kelurahan (Lurah).

"Mari laporkan dan tangkap jika ada lurah berpolitik praktis jelang pilwali Makassar. Itu artinya lurah curang. Terlalu banyak laporan yang kami terima bahwa banyak lurah di Makassar bekerja untuk memenangkan salah satu kandidat di pilwali Makassar," kata Adnan.

Idealnya menurut Adnan, lurah-lurah di 143 kelurahan di Makassar harus mampu bersikap netral dan tidak terpengaruh dengan ritme pilwali Makassar.

"Tangkap dan laporkan ke polisi saja lurah curang. Begitupun camat, kalau ada yang terbukti curang. Karena kalau mereka bagi-bagi raskin secara diskriminatif akan membuat gesekan di bawah," tegasnya. (Rud)