TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pencalonan Maphilinda Syahrial Oesman sebagai calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan, bukan contoh yang baik. Meski berhak dicalonkan, namun status Maphilinda sebagai Istri Syahrial Oesman, mantan Gubernur Sumatera Selatan yang pernah terjerat kasus korupsi, tak pantas secara politik.

Menurut Koordinator Indonesian Budegting Center (IBC), Arif Nuralam, dikhawatirkan hal tersebut menjadi pintu masuk bagi koruptor menyetir kembali kekuasaan. Dikatakannya, bisa disinyalir calon yang menggandeng keluarga koruptor itu hanya akan menjadi boneka saja, supaya koruptor tersebut bisa kembali masuk ke kekuasaan.

“Sangat mungkin (itu terjadi). Oleh karena  itu itu penyelenggara pemilu harus melakukan pengetatan dan transparansi laporan kekayaannya dan dana kampanye. Publik juga harus disadarkan agar lebih kritis dalam memilih,” kata Arif dalam keterangan persnya, Minggu (25/8/2013).

Dijelaskannya, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah membangun kesadaran kolektif pemilih untuk memberikan sanksi kepada calon dan keluarga koruptor. Daya kritis pemilih harus dibangun, agar mereka tak selalu terpedaya kelit elit.

"Daya kritis pemilih harus dibangun. Pemilih harus memberi sanksi pada calon yang tak pantas maju atau kepada keluarga koruptor untuk tidak dipilih," cetusnya.

Menurut Arif, pendidikan politik pemilih harus menjadi grand design dari penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dan KPU. Harus ada instrumen yang bisa mencegah munculnya pemimpin-pemimpin  yang berwatak korup dan potensial menjadi boneka koruptor.

"Hal ini penting agar percepatan transisi demokrasi yang berujung pada kesejahtaraan rakyat bisa terwujud," katanya.

Sementara itu, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi, mengatakan ditengah tingkat kesadaran publik terhadap mentalitas,  moralitas kepemimpinan dan jabatan publik yang relatif masih rendah, pembatasan politik dinasti perlu mendapat payung hukum, dalam artian perlu diatur.

"Karena peraturan dibuat untuk merespon preseden yang terjadi. Dimana di Indonesia,  politik dinasti terjadi massif di berbagai tempat dengan berbagai modus operandi," kata Yusfitriadi.

Maka dalam upaya merespon preseden tersebut, kata dia, tak cukup mengandalkan landasan normatif atau landasan logika politik. Namun harus jelas regulasinya. Sehingga akan mampu menjawab keresahan berbagai pihak. Selain itu, pembatasan politik dinasti itu juga menjadi salah satu tuntutan di era reformasi.

"Jadi salah satu spirit reformasi, dikenal dengan istilah nepotisme. Namun ketika tidak diatur, istilah nepotisme itu kemudian menjadi bias dalam tataran pelaksanaannya," ujarnya.

Terkait keluarga koruptor yang maju dalam sebuah kontestasi politik, menurut Yusfitriadi memang agak rumit. Karena ketika didefinisikan keluarga secara sempit, maka hanya akan melibatkan bapak, ibu, dan anak. Tidak sedikit pula yang mendefinisikan keluarga dalam arti luas. Belum lagi saat  berbicara hak politik, dimana tidak bisa seseorang menanggung dosa orang lain.

"Padahal dia mempunya hak politik yang sama sebagai warga negara. Disinilah rumitnya," katanya.

Sehingga, ujarnya, ketika regulasi yang mengatur kontestasi politik dibuat dengan tidak mempertimbangkan banyak hal, ada kekhawatiran itu memasung hak politik seseorang.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dengan tegas mengatakan pihaknya akan tetap memasukkan klausul pembatasan politik dinasti dalam RUU Pilkada. Menurut dia, pembatasan itu diperlukan. Meski ia menyadari itu akan menuai pro dan kontra.

"Klausul politik dinasti, kita bertahan dengan itu. Ya, kita tahu ada yang setuju, ada yang tidak. Yang tak setuju itu bertentangan dengan HAM," katanya.

Namun menurut dia, pembatasan itu tak melanggar atau bertentangan dengan HAM. Gamawan pun membandingkannya  dengan penerimaan pegawai negeri.

"Sama dengan masuk pegawai, akan ada pembatasan. Orang yang sudah berumur sekian," ucapnya.

Pembatasan politik dinasti itu sendiri tak bersifat total dan permanen. Misalnya, dibatasi untuk satu periode saja. Maka ketika salah satu keluarga itu memimpin, katakanlah menjadi kepala daerah, maka periode berikutnya tak boleh keluarganya mencalonkan.

"Satu periode saja, lalu terputus. Setelah itu boleh," jelasnya.

Terkait maraknya istri mantan kepala daerah yang maju pilkada padahal suaminya pernah terjerat kasus korupsi, Gamawan mengatakan hal itu memang dilematis. Ada yang mengatakan itu adalah hak politik seseorang. Namun banyak pula yang berpendapat itu tak etis. Karena itu kesadaran rakyat yang harus dibangun. Rakyat harus disadarkan untuk mampu memilih pemimpinnya yang kapabel dan kredibel.

"Mestinya rakyat yang membatasi (keluarga koruptor). Harusnya ada kesadaran politik," katanya.

Sayangnya budaya malu di negeri ini, kata Gamawan, belum terbangun. Di negara maju, tak perlu ada pembatasan lewat regulasi. Begitu merasa dirinya tak pantas maju, maka ia akan mundur.

"Di Amerika, terlibat skandal, dia atau keluarganya langsung mundur. Kita berharap seperti itu. Kedewasan politik tak dilihat dari arturan, tapi itu lewat tangan demokrasi. Lewat pendidikan politik rakyat. Atau melalui media," tandasnya.