TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mendirikan badan usaha milik daerah sebagai salah satu upaya mengatasi kelangkaan kedelai di pasaran.

"Sebenarnya ada banyak hal, kita berikan subsidi hasil panen, kalau perlu kita membuat BUMD untuk menanam kedelai," kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa (10/9/2013).

Hal tersebut disampaikan Ganjar usai membuka Dialog Budaya "Membangun Jateng Yang Berkepribadian Di Bidang Kebudayaan" di Wisma Perdamaian, sebagaimana dikutip Antara.

Ganjar menjelaskan, rencana mendirikan BUMD yang merupakan proyek rugi itu bertujuan untuk mendorong masyarakat tetap mengonsumsi makanan yang berbasis kedelai.

"Saat ini kami sedang berupaya agar orang mau bertani kedelai dengan senang karena itu produktivitasnya tidak terlalu tinggi dan ada tujuh hama yang menyertai sejak pembenihan sampai kemudian dipanen," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Ganjar mengaku prihatin dengan kondisi Indonesia dan Provinsi Jateng pada khususnya yang tidak punya daulat dalam bidang kedelai.

"Sekarang kalau kita mau kedelai harus impor dan hal itu berbeda dengan kondisi pada tahun 1990-an yang saat itu kita masih bisa memenuhi kebutuhan. Namun karena sulit dan rumit maka kita terpancing untuk membeli, yang paling gampang yaitu impor," katanya.

Saat ditanya mengenai kapan pendirian BUMD khusus mengurusi permasalahan kedelai, Ganjar mengaku belum dapat memastikan.

"Yo ngko sik, rasah kesusu dipikir sik ben ora nabrak-nabrak (nanti dulu, jangan terburu-buru, dipikirkan dulu dengan matang, red). Sudah saya sampaikan untuk menghitung itu karena kebutuhan kedelai meningkat," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko mengajak seluruh lapisan masyarakat di provinsi setempat untuk mengonsumsi makanan yang berbahan baku lokal sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan.

"Kedepan kita memang ingin bagaimana masyarakat Jateng lebih suka memakan makanan yang bahan bakunya lokal dan itu seperti yang Pak Gubernur sampaikan, bukan sekadar ketahanan pangan tapi kedaulatan pangan," kata mantan Bupati Purbalingga itu.
Sebagai contoh nyata, Heru mengaku telah menyampaikan ke Sekretaris Daerah Jateng atas seizin Gubernur Jateng, akan mengajak bupati dan wali kota untuk mempelopori hal tersebut.

"Kami lebih suka dan minta disuguhi makanan yang berbahan baku lokal dan buah lokal hasil para petani setempat, meskipun bentuknya tidak terlalu bagus," ujarnya. (*)