Politisi PAN: Bima-Usmar Menang, Bukti Rakyat Bogor Butuh Perubahan
tak lepas dari pengaruh kerja-kerja positif kader PAN dan Partai Pendukung di seluruh wilayah kota Bogor
Penulis: Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Noviantika Nasution menilai hasil akhir hitung cepat atau Quick Count Pilwalkot Bogor versi Charta Politika Indonesia Bima-Usmar yang unggul sampai 35,0 persen, tak lepas dari pengaruh kerja-kerja positif kader PAN dan Partai Pendukung di seluruh wilayah kota Bogor.
Menurutnya, beberapa kandidat yang diusung Parpol lain dan memperoleh suara dalam Pilwalkot Bogor, diantaranya Ruyat-Aim 33,1 persen, Dody-Untung 15,8 persen, Syaiful-Mustahidin 10,0 persen, Firman-Gartono 6,1 persen ternyata tidak mampu melewati suara yang diperoleh pasangan Bima-Usmar.
"Hal ini menunjukkan bahwa secara aspirasi, konsep perubahan Kota Bogor yang ditawarkan oleh pasangan Bima-Usmar dijawab oleh rakyat Kota Bogor dengan memberikan dukungan yang maksimal sehingga pasangan ini unggul," kata Noviantika dalam keterangan persnya, Minggu (15/9/2013).
Wanita yang juga calon anggota legislatif DPR RI, Daerah Pemilihan Jabar 3 ini menuturkan, kemenangan dalam Pilwalkot ini tentu akan terus menaikkan semangat dan elektabilitas Partai Amanat Nasional (PAN) di Kota Bogor.
"Kami akan terus berjuang agar tren positif ini terus berlanjut hingga Pemilu 2014, apalagi, Bima Aria adalah salah satu kader terbaik PAN dan usianya masih sangat muda, kami bangga dengan hasil ini," ucapnya.
Selain itu, Novi juga menilai kinerja KPU Bogor telah bekerja secara baik sehingga bisa menghasilkan sistem demokrasi yang bagus ini, dan tentu ini harus sejalan.
"Meski demikian kekhawatiran tetap ada, ditakutkan akan terjadi manipulasi perhitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan, yaitu di KPPS dan PPK. Nah KPU Kota Bogor, harus mencegahnya dan tidak boleh terjadi," ujarnya.
Lebih lanjut Novi mengatakan, penghitungan suara harus dilakukan secara jujur, adil dan professional, tidak boleh ada distorsi di lapangan. Ada atau tidak ada saksi di TPS, seharusnya tidak menjadi alasan. Penghitungan suara harus dilakukan secara jujur, adil dan professional, tidak boleh ada kecurangan.
"Rakyat Kota Bogor juga diharapkan ikut mengawal dan mengawasi terus sampai selesainya penghitungan oleh KPUD Kota Bogor," katanya.
