* Mohon Dukungan Pembangunan Bandara Surabaya II di Nagekeo

Laporan Wartawan Pos Kupang, Kanis Jehola

TRIBUNNEWS.COM, KUPANG--Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, menyurati Menteri Pertahanan (Menhan) RI, meminta dukungan pembangunan Bandar Udara (Bandara) Surabaya II Mbay di Kabupaten Nagekeo. Permintaan dukungan itu dengan pertimbangan pelaksanaan pekerjaan fisik bandara itu masih terkendala masalah lahan terutama lokasi lahan Transmigrasi Angkatan Darat (Transad) yang akan terpakai seluas 21,16 Ha.

Surat Gubernur NTT untuk Menham RI itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Drs. Bruno Kupok, kepada Pos Kupang di ruang kerjanya, Senin (16/9/2013). "Sebelum bersurat ke Menhan, Pak Gubernur juga sudah bersurat ke Pangdam, Kasat TNI AD dan Panglima TNI. Surat yang terakhir ini yang diantar langsung Pak Gubernur," kata Bruno.

Surat Gubernur NTT kepada Menhan RI di Jakarta itu tertanggal 25 Juni 2013. Dalam surat bernomor: BU.550/09/DISHUB/2013 yang kopiannya diterima Pos Kupang, Senin (16/9/2013), Gubernur Lebu Raya mengemukakan, Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi kepulauan yang letaknya sangat strategis sebagai wilayah terdepan di selatan Indonesia. Provinsi NTT juga berbatasan darat dan laut dengan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan berbatasan laut dengan negara Australia.

Dengan pertimbangan itu, demikian Lebu Raya, pembangunan dan pengembangan  sarana dan prasarana perhubungan menjadi prioritas utama untuk pertahanan dan keamanan negara serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Berkaitan dengan itu, pemerintah dan pemerintah daerah terus mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan (darat, laut dan udara) yang memadai.

Pada sektor perhubungan udara, demikian Lebu Raya, pada tahun anggaran 2012 melalui dana APBN telah dialokasikan dana untuk pembangunan Bandara Surabaya II Mbay di Kabupaten Nagekeo. Namun sampai saat ini belum bisa dilaksanakan pekerjaan fisiknya karena terkendala masalah lahan terutama lokasi lahan Transad yang akan terpakai seluas 21,16 Ha.

"Sehubungan dengan itu, kiranya Bapak Menteri berkenan mendukung pembangunan Bandar Udara Surabaya II tersebut," katanya.

Menurutnya, Bandar Udara Surabaya II merupakan bandar udara  yang memiliki nilai sejarah, karena bandara tersebut telah ada sejak masa pendudukan Jepang di NTT.  Dari aspek letak lokasi, luas lahan dan aspek teknis keselamatan penerbangan sangat strategis untuk dikembangkan menjadi bandar udara yang dapat didarati pesawat berbadan lebar yang nantinya menjadi bandar udara alternatif apabila terjadi permasalahan penerbangan di Bandara El Tari Kupang dan penyanggah pertahanan keamanan di Provinsi NTT.

Selain itu, keberadaan bandara ini juga  dimaksudkan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan ekonomi  dan peningkatan investasi khususnya industri pariwisata di Provinsi NTT, sebagaimana yang telah ditetapkan  Master Plan Percepatan, Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Koridor V meliputi Bali, NTB dan NTT. 

Ditanya kalau Panglima TNI sudah merestui pembangunan Bandara Surabaya II di Mbay, Bruno mengatakan, ia belum mengetahuinya. "Belum, kami belum tahu. Belum ada pemberitahuan kepada kami," katanya.

Sebelumnya diberitakan (Pos Kupang, 11/9/2013), Bupati Nagekeo, Yohanes Samping Aoh atau biasa disapa Nani Aoh, mengklaim telah mendapat restu dari Panglima TNI untuk menggunakan tanah transmigrasi Angkatan Darat (Transad) di Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, untuk pembangunan Bandar Udara (Bandara) Surabaya II dan untuk masyarakat okupan yang telah melakukan okupasi tanah Transad untuk pemukiman.

Dengan restu Panglima TNI tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagekeo telah menyiapkan dana senilai Rp 90 juta untuk biaya pengukuran tanah Transad yang masuk dalam area pengembangan Bandara Surabaya II dan tanah yang diokupasi masyarakat.

"Saya sudah bertemu dengan Panglima dan sudah ada kesepakatan akan diukur berapa luas tanah Transad yang dibutuhkan untuk perluasan Bandara Surabaya II dan berapa luas yang sudah diokupasi masyarakat," kata Nani Aoh. *