Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Doan Pardede

TRIBUNNEWS.COM SAMARINDA,  - Jika memang akhirnya Pertamina mengelola blok Mahakam, apa yang akan didapatkan masyarakat Kaltim. Itulah salah satu hal yang dipertanyakan mahasiswa dalam acara Pertamina Goes To Campus (PGTC) di aula Unmul Samarinda, Kamis (19/9/2013).

Hadir sebagai pembicara Direktur Eksekutif Institute Resourcess Studies (IRESS) Marwan Batu Bara, Effendy pakar komunikasi politik dan dari Pertamina sendiri diwakili Abdul Halim. PGTC kali ini bertema "Kaum Muda Intelektual : Menciptakan Ketahanan Energi Untuk Negeri".

Selain itu, beberapa mahasiswa juga membandingkan program - program Corporate Social Responsibilty (CSR) Total E&P Indonesia yang sudah dirasakan langsung masyarakat dan mahasiswa. Bahkan, perwakilan Dinas Pertambangan dan Energi dalam kesempatan tersebut menceritakan adanya karyawan "eks" Total nantinya yang enggan untuk bergabung dengan Pertamina untuk mengelola blok Mahakam.

Marwan Batu Bara mengatakan, bicara mengenai apa yang didapat oleh negara, pemerintah daerah dan rakyat sendiri harus dipahami bersama - sama.

"Kalau pusat itu masuk APBN, daerah PAD dan rakyat itu CSR. Ini jangan kita campur aduk dan jangan melihat yang mikro di CSR ini. Karena kalau dia perusahaan asing, dia pasti berupaya untuk mendapatkan citra yang baik," kata Marwan.

Dan seharusnya kata Marwan, bila itu benar - benar CSR maka harus diambil dari pendapatan dan bukan menjadi cost recovery yang dibayar oleh negara. Dan jika CSR yang ada saat ini seperti beasiswa untuk mahasiswa memang benar dari pendapatan, itu hanya sebagian kecil dari apa yang sudah didapatkan.

"Jangan karena  asing memberikan "receh", kita kehilangan penghasilan yang maksimal dari penerimaan pusat dan daerah," katanya.

Pertamina juga menurutnya tidak bisa melupakan program CSR bila memang nantinya menjadi pengelola blok Mahakam. Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah perjanjian tertulis antara masyarakat dan Pertamina. Menyangkut apa - apa saja yang dapat diberikan kepada rakyat ketika sudah mengelola blok Mahakam nantinya.

"Buatlah semacam fakta integritas atau apa namanya. Dengan begitu daerah dapat, masyarakat dapat lalu pusat juga dapat.

Sebagai daerah penghasil menurutnya, Kaltim juga melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berhak atas 10 persen saham di blok Mahakam nantinya. Hal itu juga sudah diatur dalam  Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 34 tahun 2005. Dan yang paling penting menurut Marwan, bila blok Mahakam dikelola Pertamina maka akan semakin menjamin ketahanan energi  Indonesia.

"Dan ini mestinya dilakukan dengan cara menggabungkan Pertamina dalam bentuk konsorsium. Karena yang banyak terjadi, daerah itu didorong untuk dapat tapi setelah dapat ditunggangi oleh swasta. Kalau kita lihat bagi hasilnya swasta dan BUMD tadi justru swasta yang lebih banyak," katanya.

"Mestinya, kepala daerah, kampus - kampus, DPRD mendukung pembentukan konsorisium," tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Pertamina Abdul Halim mengatakan, terkait CSR, menurutnya juga sudah banyak yang dilakukan namun memang belum terekspose oleh media. Untuk Perjanjian tertulis terkait apa yang akan didapat masyarakat Kaltim, menurutnya tidak masalah dan pembebasan terkait hal itu dapat difasilitasi olerh Pertamina unit Balikpapan sebagai perpanjangan tangan Pertamina pusat.

"Miminal dividen (bagi hasil) itu kembali ke negara. Itu dulu paling postifnya. Tidak menutup kemungkinan dan jelas PAD akan meningkat," katanya.

General Manager Legal and General Affair Refinery Unit V Balikpapan Pertamina, Wiko Taviarto, program PGTC ini untuk mengajak mahasiswa dan akademisi untuk ikut menyumbangkan pemikiran demi masa depan generasi mendatang.

"Untuk mencapai ketahanan energi nasional dengan konsep pembangunan berkelanjutan, perlu dukungan dari kaum muda intelektual dan dosen - dosen untuk dapat terus berpkir, berjuang, berkreasi dan mendorong agar hal tersebut dapat terlaksana. Demi masa depan generasi yang akan datang," kata Wiko.