Pemprov Lampung Setir Pilgub 2013 agar Batal Tahun Ini

TRIBUNNEWS.COM, BANDAR LAMPUNG - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan (DPP PGK) Bursah Zarnubi menilai, demokrasi di Lampung sudah menyimpang. Untuk memperbaikinya, semua elite politik harus kembali kepada konstitusi.

"Demokrasi di Lampung sudah jauh menyimpang dari apa yang diinginkan undang-undang. Untuk itu, seluruh elit politik lokal harus kembali ke konstitusi," kata dia.

Menurut dia, saat ini pemprov Lampung berencana memasukkan anggaran pilgub dalam APBD 2014, bukan di APBD Perubahan 2013. Dengan demikian, kecil kemungkinan pilgub bisa digelar tahun ini. "Di tahun 2014, ada agenda politik yang lebih besar yaitu Pileg dan Pilpres. Karena mau tidak mau kita harus akui bahwa pilgub dikendalikan pemprov," kata politisi Partai Bintang Reformasi (PBR) ini.

Seharusnya, kata dia, partai politik sebagai pihak yang memiliki kewenangan kuat untuk mendesak Pemprov Lampung menganggarkan dana pilgub. "Peran partai melalui legislatif harus dipertanyakan. Kalau hanya ikut apa kata pemprov yang duduk di sana harus dikritisi, atau memang sudah ada kesepakatan politik lain," kata mantan aktivis HMI ini.(ben)