Pilgub Lampung Berantakan Gara-gara Intervensi Sjachroedin
Ketidakjelasan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi Lampung dan tidak adanya anggaran
Laporan Wartawan Tribun Lampung, Hanafi Sampurna
TRIBUNNEWS.COM, BANDAR LAMPUNG - Ketidakjelasan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi Lampung dan tidak adanya anggaran pilkada merupakan bukti dari hegemoni Gubernur Lampung Sjachroedin ZP kepada aparatur Pemerintah Provonsi Lampung
"Saya melihat Gubernur Lampung Sjachroedin ZP sangat tidak objektif dalam melihat susunan hukum dan proses pemajuan demokrasi lokal di Lampung. Gubernur Lampung terlihat sekali menujukkan sifat ketidaksukaannya secara perorangan kepada komisioner KPU Lampung. Padahal pilkada Lampung merupakan proses demokrasi yang harus diselenggarakan," ujar Direktur LBH Bandar Lampung Wahrul Fauzi Silalahi kepada Tribun, Senin (21/10).
Gubernur Lampung Sjachroedin ZP juga melakukan akal-akalan dan intervensi agar tahapan pilkada Lampung yang telah disusun KPU Lampung tidak berjalan sebagaimana mestinya. " Misalnya mengintervensi pihak Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek untuk tidak melakukan pemeriksaan cagub. Sementara syarat itu sangat mutlak untuk penetapan cagub," jelas Fauzi.
Kemudian Gubernur Lampung Sjachroedin ZP selaku penguasa anggaran tidak mempunyai komitmen dan kemauan yang jelas dalam pemenuhan anggaran. "Kalau Sjachroedin punya kemauan, secara hukum diperbolehkan untuk melakukan pinjaman. Tapi kan persoalannya Sjachroedin sedikitpun tidak mau berupaya melakukan hal tersebut. Ini merupakan skenario Sjachroedin agar pilgub Lampung diundur," tegas Fauzi.
Fauzi juga menilai fraksi partai politik di DPRD Lampung semuanya tertidur lelap dan cari aman terhadap keberlangsungan pilkada Lampung. Begitu juga dengan KPU Provinsi Lampung yang tidak mempunyai sikap tegas."Seharusnya KPU Lampung mau menggugat Gubernur Lampung dari awal," tutur Fauzi.
Atas kondisi tersebut, Fauzi menilai ini tanda-tanda kehancuran proses demokrasi di Lampung. " Kita ketahui bahwa demokrasi akan kehilangan ruh nya jika tidak dibarengi dengan mengikuti atauran hukum pelaksanaannya," jelas Fauzi.
Ia juga menyatakan sudah menjadi tanggung jawab negara dan Pemprov Lampung untuk menganggarkan biaya proses demokrasi. Lebih jauh Fauzi juga menyatakan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP telah membangun dinasti politiknya di Lampung. Itu bisa dilihat dari anak-anak dan kerabat Sjachroedin sudah banyak menduduki jabatan politik lokal di Lampung, mulai dari bupati, wakil bupati, anggota DPD RI dan legislatif..
