TRIBUNNEWS.COM, CIAMIS - Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, mungkin bakal merasa malu kalau mengetahui koperasi kekinian justru dimanfaatkan sejumlah orang untuk kepentingan pribadi.

Setidaknya, hal itulah yang terjadi di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Bahkan, ratusan aktivis LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) mendesak Satpol PP, segera menertibkan praktik rentenir berkedok koperasi yang marak di Kabupaten Ciamis.

Mereka menilai, praktik renternir ini sudah meresahkan. Para rentenir, tak hanya mencari mangsanya di pasar-pasar, tetapi sampai ke pelosok kampung.

"Tapi bukan hanya renternir yang harus ditertibkan. Loket-loket peminjaman uang (payment) yang tidak berizin, sebaiknya juga ditertibkan," tegas Evi, Komandan Distrik GMBI Ciamis, saat berorasi pada unjuk rasa yang dijaga ketat arapat kepolisian dan TNI di Kantor Satpol PP di Jalan Ir H Juandan Amarjiwa, Ciamis, Kamis (24/10/2013).

Pengunjukrasa juga meminta Satpol PP untuk lebih tegas menertibkan berbagai BTS yang disinyalir tidak berizin atau habis masa berlaku izinnya.

Perwakilan pengunjukrasa, sempat berdialog pihak terkait di ruang kerja Kasat Pol PP Ciamis. Setelah hampir satu setengah jam berunjuk rasa di halaman Kantor Satpol PP, aktivis GMBI melanjutkan aksinya ke Kantor Kejaksaan Negeri Ciamis. Massa pengunjukrasa menuntut agar Kejari Ciamis mengusut tuntas kasus-kasus korupsi di Ciamis. (sta)