Laporan Wartawan Tribun Manado, Riyo Noor

TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Pemerintah pusat memutuskan berhemat dengan memangkas anggaran perjalanan dinas sejumlah kementerian. Namun di Sulawesi Utara, pemerintah provinsi masih enggan menerapkan kebijakan pemangkasan anggaran tersebut.

"Saya kira itu tergantung kemajuan daerah itu sendiri. Kita mempunyai visi Sulut menjadi pintu gerbang. Kita harus menjual ke luar negeri, beda misalnya dengan provinsi lain. Kita tidak bisa disamakan menyangkut itu (anggaran Perjalanan dinas)," kata Sekretaris Pemprov Sulut Siswa Rachmat Mokodongan kepada Tribun Manado, Rabu (30/10/2013).

Ia menjelaskan, kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas tidak menjadi pilihan karena Sulut tengah gencar membangun pariwisata dan perlu anggaran perjalanan dinas yang besar.

"Yang pertama, kita ingin menjadi tujuan pariwisata. Semuanya itu bisa dilakukan dengan mempromosikan ke luar bukan hanya ke dalam. Nah promosi itu memang biasanya besar," ujar mantan Kadis Kehutanan Sulut ini.

Mokodongan bahkan mengklaim banyak dampak positif yang telah dirasakan. "Coba lihat, setelah kita beberapa tahun melakukan itu semua, pertumbuhan ekonomi besar, tingkat pengangguran berkurang, tingkat kemiskinan turun," katanya.

Apa 2014 dipastikan anggaran perjalanan dinas tak akan dipangkas? "Bukan seperti itu, sesuai dengan kebutuhan. Jangan kita mengartikan bahwa langsung dipangkas, ini bukan bonsai," katanya.

Walau Pemprov bersikukuh tak memangkas anggaran perjalanan dinas, Fraksi Barisan Indonesia Raya (Barindra) di DPRD Sulut tak sependapat. Menurut Ketua Fraksi Barindra Herry Tombeng, dari hasil rapat Badan Anggaran DPRD disepakati perjalanan dinas akan dipangkas bahkan porsinya cukup besar. Dari Rp 250 miliar total anggaran perjalanan dinas di seluruh instansi Pemprov Sulut, Banggar berencana mengurangi hampir setengahnya.

"Kita rencanakan dipangkas Rp 100 miliar. Itu juga sudah termasuk anggaran perjalanan dinas anggota Dewan," katanya.

Lanjut Tombeng, pada 2013 anggaran perjalanan dinas kurang lebih Rp 200 miliar, hampir 10 persen dari total APBD Sulut yang mencapai Rp 2 triliun. Pada APBD 2014, anggaran perjalanan dinas diperkirakan naik jadi Rp 250 miliar.

"Tapi sesuai pembicaraan Dewan tidak disetujui sebesar itu," katanya.

Menurut dia, anggaran perjalanan dinas Pemprov Sulut memang seharusnya dipangkas. Ia menyebut ada hal yang lebih penting, khususnya untuk program-program yang prorakyat.

Tombeng sendiri tidak memungkiri pentingnya perjalanan dinas. Namun hal itu bukan yang terpenting. Maka itu, pemanfaatan dana perjalanan dinas harus disiasati bukan dengan jumlah dana yang besar.

"Perjalanan dinas tidak usah berkelompok, satu dua orang saja. Termasuk DPRD," sebut dia.