TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG -- Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terpaksa memanipulasi laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD senilai Rp 7,2 juta. Dari dana itu pengelola PAUD hanya menerima kisaran Rp 4 juta. Selebihnya untuk membeli paket buku pelajaran terbitan tertentu dan menyuap oknum pegawai.

Terdapat sejumlah 349 PAUD di Palembang. Sekitar 160 PAUD menerima dana BOP senilai Rp 7,2 juta. Uang ditransfer melalui rekening bank sejak 16 November 2013. Dana BOP ini sudah bergulir sejak tiga tahun lalu.

"PAUD sungguh tak berdaya. Pengelola takut menolak, bisa-bisa nanti tidak dapat lagi bantuan tahun depan. Ini namanya mancing uang Rp 3 juta, lalu dapat Rp 7 juta," kata seorang pengelola PAUD kepada Tribun Sumsel.

Tribun berbincang dengan pengelola PAUD itu di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang di Jl Dr Wahidin. Sepekan ini kantor itu ramai oleh pengurus PAUD yang diminta datang untuk menandatangani formulir dan menyerahkan uang 'terima kasih' karena telah mendapat bantuan.

"Pimpinan dan anak buah itu berbeda. Lebih baik kita kasih Rp 100 ribu saja. Pasti bapak itu tidak marah," ucap seorang pengurus PAUD kepada rekannya sambil memasukkan dua lembar uang Rp 100 ribu ke dalam amplop.

Keduanya lalu berpisah di depan Kantor Disdikpora Palembang. Tribun Sumsel kemudian mengikuti seorang pengelola PAUD yang masuk ke angkutan kota (angkot).

Pengelola PAUD di dalam angkot menjelaskan semuanya. Mereka diminta memberikan uang sesuai instruksi oknum pegawai kepada beberapa orang di lingkungan Disdikpora Palembang.

Memang tidak ada paksaan, tetapi ada seorang pejabat mengatakan, rata-rata pengelola PAUD memberinya uang Rp 1 juta. Mendengar hal itu, beberapa pengelola PAUD tak kuasa menolak.

"Memang tidak ngomong maksa, tetapi kalau dikatakan rata-rata orang memberi Rp 1 juta, terpaksa kami ikuti juga," ujarnya.
Selain itu, pengelola PAUD diminta menandatangani formulir yang diserahkan oleh pejabat di Disdikpora Palembang. Pengelola PAUD tak lagi memerhatikan isinya karena sudah dipusingkan membagi uang ke beberapa pihak.

Untuk paket buku pembelajaran memang belum dibayar karena akan ada pihak penerbit yang akan menghubungi. Informasi yang diperoleh, paket buku itu sekitar Rp 1 juta.

Menurut sejumlah pengelola PAUD, buku memang dianggap perlu, tetapi tidak harus mengeluarkan uang sampai Rp 1 juta. Pasalnya, banyak media pembelajaran lain yang juga diperlukan. Sebut saja tape, radio, kaset, dan mainan anak-anak.

"Guru juga takut. Rasanya tidak adil. Habis saja dana BOP. Untuk buat laporan nanti, terpaksa nombokin biar pas biaya itu Rp 7 juta," ungkapnya dengan nada kesal.

Kepala PAUD di kawasan Kertapati berinisial AF secara gamblang menyebut sudah lumrah setiap proposal yang diajukan harus menyertakan fee untuk segera disetujui. Dia pernah memberikan "upeti" atau ucapan terima kasih kepada oknum  tertentu atas dana yang sudah cair.

"Sudah biasa itu, kita beri fee agar setiap proposal yang kita ajukan segera disetujui," katanya.