Pejabat Pemkab Brebes: 'Amplop' untuk Wartawan Sebaiknya Dihalalkan
Pejabat Pemkab Bresbes, justru menilai uang atau 'amplop" untuk wartawan sebaiknya dihalalkan.
Laporan Tribun Jateng Tim Liputan Khusus
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Meski banyak kalangan yang menentang adanya uang untuk wartawan dalam APBD sejumlah daerah di Jawa Tengah, ada pula pihak yang menilai "amplop wartawan" itu seharusnya dihalalkan.
Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Brebes, Atmo Tan Sidik, misalnya, mengungkapkan amplop bagi wartawan sebaiknya dihalalkan saja.
"Pemberian pada wartawan berdasarkan pada Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang anggaran berbasis kinerja," ujarnya pada Tribun Jateng di Kafe Yaul, Jalan Diponegoro, Kota Tegal, Minggu (15/12/2013).
Pemberian kepada wartawan, sambungnya, harus mengacu pada kinerja. Misalkan, dalam sebulan berapa berita yang dimuat. Selain itu, pemberian kepada wartawan juga dilakukan saat mengundang untuk datang ke suatu acara atau mengikuti diklat.
Pemberian uang tersebut pada hakikatnya adalah bentuk pengganti uang transportasi yang telah dikeluarkan wartawan bersangkutan.
Besaran uang pengganti uang transpor, tergantung pada jarak lokasi acara. Jika lokasinya dinilai cukup jauh, uang pengganti transportasi yang diberikan Rp 100 ribu. Namun jika dekat, ujarnya, uang transportasi hanya Rp 50 ribu.
Rencana Pemprov Jateng untuk menghapuskan dana amplop wartawan mendapat apresiasi Kabag Humas Pemkot Solo, Kenthis Ratnawati. Dikatakan Kenthis, selama ini, pihaknya tidak pernah memberikan uang kepada wartawan yang bertugas.
Kalaupun ada acara atau kegiatan, wartawan hanya mendapat jamuan berupa makan dan minum.
"Kita tidak ada anggaran apa pun untuk amplop atau uang kepada wartawan. Kalau ada jumpa pers pun kita hanya berikan makan dan minuman," ujarnya, pekan lalu.
Terkait rencana Pemprov Jateng yang akan mengalihkan anggaran wartawan ke acara lomba menulis dan kegiatan lainnya, Kenthis mengaku selama ini belum ada hal semacam itu di institusinya.
Dirinya belum bisa berkomentar lebih jauh lantaran wewenang tersebut ada di Wali Kota dan selama ini belum ada wacana yang mengarah ke sana.
"Anggarannya memang tidak ada. Kalau mau dialihkan apa yang mau dialihkan. Yang jelas itu nanti tergantung Pak Wali kalau memang mau ada rencana semacam lomba atau kegiatan untuk wartawan. Tapi selama ini memang tidak ada amplop untuk wartawan," ungkapnya.