Laporan Wartawan Pos Kupang, Julianus Akoit

TRIBUNNEWS.COM, OELAMASI - Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, mengumumkan kepada rakyat Kabupaten Kupang bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang sedang dalam kondisi sekarat. Titu Eki meminta rakyat berdoa dan berpuasa bagi keselamatan pemerintahan daerah yang kini dipimpinnya.

"Saya juga akan berdoa dan berpuasa agar Tuhan mau menyelamatkan Pemerintah Kabupaten Kupang dari kehancuran," kata Titu Eki ketika mengumumkan hal ini dalam konferensi pers di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Rabu (18/12/2013) malam.

Titu Eki mengatakan sekarat karena sampai Rabu (18/12/2013) DPRD Kabupaten Kupang tidak mau menyelenggarakan Sidang Perubahan APBD Kabupaten Kupang 2013.

Selain itu, dokumen penghitungan APBD 2012 untuk perubahan belum ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yohanis Masse, tanpa alasan yang jelas.

"Dan, sampai sekarang pun belum digelar sidang pembahasan anggaran induk atau APBD Tahun Anggaran 2014," jelas Titu Eki.

Pemerintah, kata Titu Eki, terdiri dari dua unsur, yaitu legislatif dan eksekutif. Dan turut melengkapi unsur yudikatif. Namun yang terjadi sekarang, lanjut Titu Eki, ada pimpinan DPRD Kabupaten Kupang dibantu beberapa anggota Dewan selalu menghalangi niat eksekutif membahas anggaran dan belanja daerah bagi kesejahteraan rakyat.

"Saya dan Pak Sekda menyuruh staf cari Pak Masse (Johanis Masse, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang) untuk minta tanda tangan. Tapi Pak Masse selalu menghindar. Bahkan staf ikut sampai ke rumah, tapi Pak Masse menghindar terus. Akhirnya dokumen perubahan anggaran 2012 itu sampai sekarang belum ditandatangan," jelas Titu Eki bernada marah.

Akibatnya, asistensi penghitungan anggaran 2012 di Pemerintah Propinsi NTT belum bisa dilakukan.

"Terus terang saya marah. Silakan tulis biar rakyat tahu kalau wakil rakyatnya menghalangi upaya eksekutif membahas APBD bagi kesejahteraan rakyat. Biar rakyat yang akan menghadapi mereka," ujarnya.

Ia juga meminta bantuan para pakar hukum tata negara dan akademisi untuk membantu Pemkab Kupang dalam memberikan saran dan pendapat soal kasus ini.

Titu Eki menegaskan, ia tidak mau menerbitkan peraturan bupati (Perbup) untuk menyelamatkan agenda perubahan APBD 2013.

"Biarkan saja. Mau rusak, ya sekalian rusak saja. Biar rakyat yang berhadapan dengan wakil rakyat yang cuma urus dirinya sendiri," tegas Titu Eki.

Ulah beberapa oknum anggota Dewan dan oknum pimpinan Dewan itu, diakui Titu Eki, sudah terjadi sejak tahun 2009. Tidak ada sidang perubahan APBD tahun 2009.

Berikutnya, tahun 2010 dan 2011 sempat ada sidang perubahan APBD namun terjadi saat situasi 'air sudah di batang leher'. Saat tinggal beberapa hari tutup tahun anggaran.

"Dan, tahun 2012 dan 2013 ini Dewan tidak mau gelar sidang perubahan APBD. Ini sangat melukai eksekutif dan merugikan rakyat Kabupaten Kupang," keluh Titu Eki.

Titu Eki secara terang-terangan menyebut Johanis Masse sedang melakukan aksi balas dendam politik. Pasalnya, Titu Eki menolak maju bertarung dalam pilkada bulan Agustus lalu melalui pintu PDIP.

"Dia (Johanis Masse) pernah ancam saya. Dia bilang nanti ketemu dalam sidang-sidang Dewan. Ancamannya itu disaksikan beberapa orang di rumah jabatan. Dan sekarang ancaman itu sudah terwujud," ungkap Titu Eki.