Jelang Seri 2 Kampanye Pemilu 600 Caleg Kota Siapkan Rp 100 M
Direktur Duta Politika Indonesia (DPI) Dedi Alamsyah Mannaroi tak begitu terkejut dengan angka Rp 11 miliar yang dihamburkan 600 caleg kota.
Editor: Budi Prasetyo
"Tapi, jika mereka massif dalam berbagai bentuk kampanye, maka paling minimal mereka butuh minimal Rp 300 juta. Itu pun tak ada jaminan lolos," kata Nurmal.
Namun Mantan Ketua KPU Makkassar itu menyebut semua tergantung dari cara caleg berkampanye.
"Jika sosialisasinya intens, maka itu akan menghabiskan lebih banyak lagi," ujar Nurmal yang kini aktif melakukan bimtek caleg di daerah-daerah.
Nurmal menambahkan, dibanding semua metode kampanye, konsep door to door dianggap paling mujarab."Ketemu langsung dengan konstituen itu lebih kena. Siapa yang intens menemui calon pemilih, maka mereka itu lebih melekat diingatan warga," ujarnya.
Curhat Caleg
Partai Nasdem mengakui mahalnya biaya kampanye sehingga total dana kampanye untuk 600 caleg mencapai Rp 15 miliar. Biaya mahal juga terkait dengan banyaknya kegiatan harus serta belanja logistik cukup tinggi.
"Caleg di Nasdem tidak terlalu tinggi belanja logistiknya karena dibantu dari DPP, namun bagaimana dengan partai lain," kata Sekretaris DPD Partai Nasdem Makassar, Wachyudi Muchsin. Yang banyak menyedot biaya selain logistik, antara lain kegiatan sosial hingga konstituen meminta dana untuk pembangunan infrastruktur, semisal perbaikan jalan lingkungan. Caleg yang bukan petahana harus mengelurkan dana pribadi.
Sementara, caleg dari Partai Keadilan Sejahtera sekaligus petahana, Mudzakkir Ali Djamil menilai, biaya banyak tersedot ketika mengumpulkan massa. "Setidaknya biayanya sewa tenda, konsumsi. Itu yang mahal semua. Namun, kami di PKS tak banyak melakukan itu," ujar Sekretaris DPD PKS Makassar ini.
Nasdem menilai, pengeluaran biaya kampanye yang mencapai belasan miliar sangat realistis. "Kan, kembali juga ke rakyat. Pemilu ini memberdayakan ekonomi masyarakat," kata Wachyudi.(cr1/cr2/ham/edi/yud/sur)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.