6896 Pengungsi tetap Disediakan Makan

Laporan wartawan Tribun Manado Fransiska Noel

TRIBUNNEWS.COM , MANADO - Pemerintah Kota Manado memastikan masa tanggap darurat bencana Kota Manado yang akan berakhir 12 Februari 2014 tidak akan diperpanjang lagi. Hal ini ditegaskan Wali Kota Manado Vicky Lumentut usai meresmikan pengoperasian Bank Papua, di kawasan Megamas Manado, Selasa (11/2).

Dalam penyampaiannya, Lumentut memastikan usai masa tanggap darurat berakhir, penanganan pasca bencana memasuki masa transisi atau masa pemulihan pasca bencana, yang lamanya mencapai 90 hari kedepan, terhitung mulai tanggal 13 Februari 2014.

"Masa tanggap darurat dipastikan selesai tanggal 12 Februari 2014, dan tidak akan diperpanjang lagi, karena dari pengamatan di lapangan, 90 persen lebih upaya pembersihan sudah selesai, akses jalan juga sudah terbuka semua," tuturnya.

Di masa transisi 90 hari ke depan, sejumlah kegiatan yang dilakukan selama masa tanggap darurat kecuali evakuasi korban masih tetap dilakukan. "Di masa transisi kegiatan pembersihan masih terus dilakukan antara Pemerintah bekerjasama dengan semua pihak termasuk masyarakat untuk membersihkan hingga rumah warga yang masih harus dibersihkan, fasilitas umum, fasilitas pemerintahan, termasuk kami juga akan konsentrasi untuk membenahi sejumlah saluran drainase yang tersumbat dan tertutup lumpur dan sampah. Semua trotoar di wilayah terimbas banjir akan dibuka dan dibersihkan," terang Lumentut.

Yang tak kalah penting, di masa transisi pemulihan pascabencana selama 90 hari kedepan, 18 posko dapur umum, 35 posko kesehatan, termasuk pos komando tanggap darurat bencana di Kantor Walikota Manado masih tetap dioperasikan.

"Semua posko tetap masih diaktifkan selama masa transisi, yaitu 18 posko dapur umum, 35 posko kesehatan, termasuk pos komando di kantor Walikota tetap akan dibuka untuk melayani kebutuhan pengungsi termasuk menerima bantuan yang masih terus masuk untuk warga korban banjir," tutur Lumetut.

Selama masa ini juga, sebanyak 6896 warga di pengungsian akan terus disupport pemerintah Kota Manado dengan tetap menyediakan makanan tiga kali sehari melalui 18 posko dapur umum, sambil Pemerintah menyiapkan rencana relokasi ke tempat tinggal sementara.

"Dalam masa transisi, warga di pengungsian yang memang rumahnya hilang tetap disediakan makan melalui posko dapur umum, sementara lokasi tempat tinggal sementara dipersiapkan," jelas Walikota.

Terpisah, Kepala BPBD Manado mati ikan Tatahede menambahkan, selama masa transisi pasca bencana 90 hari kedepan, selain tetap melanjutkan kegiatan pembersihan dan Sanitasi, pihaknya juga masih menunggu keputusan Pemerintah pusat terkait relokasi warga korban banjir.

"Data dan hasil verifikasi kerusakan baik itu rumah ataupun fasilitas umum lain sudah kami masukan, tinggal menunggu hasilnya dari Pemerintah pusat. Sesuai rencana, pada pertengahan bulan ini BNPB akan menggelar rapat Kordinasi bersama dengan lintas kementrian, DPR RI dan wakil Presiden untuk membahas data hasil verifikasi, setelah itu baru akan masuk pada penyusunan rencana aksi," ujar Tatahede.

Diharapkan sebelum masa transisi pemulihan berakhir, Pemerintah pusat sudah selesai menyusun rencana aksi, sehingga usai masa transisi sudah bisa masuk pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, dimana anggaran untuk pembangunan rusunawa dan relokasi warga sudah ada dan siap dikucurkan untuk relokasi warga korban banjir bandang di Manado.

Sementara itu, dari total sembilan kecamatan yang diminta memasukan usul lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan rusunawa, baru dua kecamatan yang sudah masukan usulan yaitu kecamatan Singkil dan Paal 2.

"Akhir bulan ini adalah batas akhir kecamatan lain memasukan usulan lahan, karena BNPB dan lintas Kementrian sudah harus menyusun rencana aksi untuk persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya untuk pembangunan rusunawa bagi warga yang rumahnya hilang dan tidak bisa ditempati lagi, termasuk penetapan besaran bantuan bagi warga yang rumahnya rusak sedang dan ringan," tandasnya.

Seperti instruksi Walikota beberapa waktu lalu, setiap kecamatan yang terimbas bencana banjir bandang diminta memberi usulan lahan di wilayahnya yang nantinya akan dijadikan lokasi pembangunan rusunawa bagi warga korban banjir. Setiap kecamatan dimintakan menyiapkan lahan minimal 5 ribu meter persegi. (*)