TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA -  Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dituding memolitisasi polemik proyek tol tengah kota Surabaya. Risma dinilai memanfaatkan isu tersebut untuk berperan sebagai pihak yang tertekan, padahal dalam polemik itu tidak ada pihak yang menekan atau tertekan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Zainal Abidin, menjelaskan, proyek tol tengah kota adalah wewenang pemerintah pusat dengan Pemkot Surabaya, karena sudah masuk ke Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Kami justru sangat terbuka terhadap pemkot, kami juga arahkan dan memasilitasi pembahasan antara Pemkot Surabaya dengan pemerintah pusat," katanya, Sabtu (14/2/2014).

Pihaknya sangat menyesalkan jika Risma memiliki rencana mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Surabaya hanya karena merasa tertekan oleh persoalan tol tengah kota.

"Tidak ada upaya tekan menekan soal tol tengah kota. Apalagi melibatkan gubernur, proyek ini murni pemkot dengan pemerintah pusat," tegasnya.

Penegasan yang sama, sebelumnya juga disampaikan Gubernur Jatim, Soekarwo, karena menurut petinggi PDI-P, Risma merasa ditekan oleh Soekarwo terkait proyek tol tengah kota. Risma menolak proyek tersebut dengan alasan lebih memilih pembangunan jalan lingkar untuk mengurai kemacetan di Surabaya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto mengatakan, Risma merasa ditekan oleh Soekarwo karena dalam proyek tersebut Gubernur Jatim mendukung proyek tol tengah kota yang lebih berorientasi pada sisi bisnis. Risma mengutarakan rasa tertekannya pada acara dialog dengan salah satu stasiun TV swasta, Rabu malam lalu.