Dua Anggota DPR RI Asal Kaltim Tolak Proyek Pipanisasi Kalija
Akibatnya, keluhan byarpet listrik acapkali disuarakan masyarakat Kaltim
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Tribun Kaltim Rafan A Dwinanto
TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Satu persatu penolakan terhadap Proyek Kalija (Kalimantan-Jawa) bermunculan. Alasan paling sederhana penolakan tersebut yakni krisis energi yang masih dialami Kaltim hingga saat ini.
Anggota DPR RI asal Kaltim, Nanang Sulaiman menegaskan penolakannya terhadap proyek pipanisasi gas dari Bontang, Kaltim ke Semarang, Jawa Tengah tersebut. "Ini kan persoalan lama. Dulu saya bersama teman-teman di KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dan elemen masyarakat lainnya gencar menolak hal itu. Begitu juga sekarang," tegas Nanang, Rabu (19/3/2014).
Kaltim, kata Nanang, memiliki beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang hingga kini belum beroperasi sempurna lantaran tidak mendapat pasokan gas. Akibatnya, keluhan byarpet listrik acapkali disuarakan masyarakat Kaltim.
"PLTG Sambera tidak dapat gas sehingga tidak jalan maksimal. Begitu juga PLTG Senipah yang sampai hari ini belum beroperasi. Kita saja sulit gas, masa gasnya mau dibawa ke Jawa. Saya menolak," kata Nanang.
Sementara, Anggota DPR RI lainnya Mahyuddin mengungkapkan, sejak diekploitasi puluhan tahun lalu. Kaltim belum sekalipun menikamti gas yang dihasilkan dari perut buminya sendiri. "Faktanya, selama ini gas dijual keluar Kaltim, hanya saja pakai kapal," kata politisi Golkar ini.
Tidak hanya pipanisasi, kata Mahyuddin, seharusnya gas yang dihasilkan Kaltim sejatinya harus bisa digunakan Kaltim sendiri. "Mestinya gas itu dipergunakan Kaltim semaksimal mungkin. Kalau mau diolah, ya di Bontang saja. Pipanisasi distop, pengapalannya distop juga sekalian, untuk menyiapkan energi di Kaltim yang saat ini memang kekurangan," tegasnya.
Mahyuddin berpendapat, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak harus mempertanyakan kembali Proyek Kalija tersebut ke Presiden. "Proyek Kalija sudah ama direncanakan. Beberapa waktu lalu, Pak SBY (Presiden) kabarnya juga tidak setuju. Saya kira Pak Gubernur harus mempertanyakan hal itu ke Presiden," saran Mahyudin.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.