Agus mengatakan, orang di Jakarta, termasuk Komnas HAM, harus melihat kisruh Pemilukada SBD secara obyektif dan dengan hati nurani.

"Kami bangga Komnas HAM turun agar bisa melihat kisruh pemilukada secara bersama. Kami minta lihat dengan hati nurani bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat," katanya.

Agus secara ringkas menjelaskan kronologi kisruh pemilukada SBD, mulai dari pemungutan suara tanggal 5 Agustus 2013. Menurutnya, pada sore hari semua masyarakat sudah tahu bahwa yang menang adalah pasangan dr. Kornelius Kodi Mete-Drs. Daud Lende Umbu Moto (KONco Ole Ate), berdasarkan hasil rekapan di tingkat TPS dan data formulir C1.

Namun data perolehan suara berubah saat rekapitulasi tingkat kecamatan, khususnya Kecamatan Wewewa Tengah dan Wewewa Barat.

Melani menegaskan, kedatangan mereka tidak ada sangkut pautnya dengan sengketa pemilukada.

"Kami mau memastikan pemenuhan hak politik warga. Kami mau memastikan semua dalam kondisi aman. Kami mau memastikan pembekuan KPUD tidak berpengaruh pada pelaksanaan Pileg. Kami juga bukan pengambil kebijakan. Jadi, perlu dibedakan sengketa pemilukada dan pemilu legislatif," ujar Melani.

Meski demikian, Melani mengatakan, aspirasi yang disampaikan perwakilan Formabes mereka tampung. Dia juga menyarankan kepada perwakilan Formabes untuk membuat laporan tertulis.

"Kami tidak bisa membuat kesimpulan apakah terjadi pelanggaran HAM atau bukan. Karena kami baru mendengar informasi satu pihak. Kami harus melakukan pengambilan bukti dan fakta lapangan dari pihak-pihak lain. Lagi pula, mekanismenya, harus ada laporan tertulis. Pesan lisan sekilas sudah kami dengar, tapi sebaiknya dibuat tertulis. Apa yang kami dengar kami tampung. Kami akan bicarakan dengan pimpinan di pusat," ujar Melani.