TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa warga Pulau Bangka, Sulawesi Utara, bersama dengan Kaka ‘Slank’ dan aktivis lingkungan menemui Wakil Kepala Kepolisian RI, Baddrodin Haiti, Jumat (25/4/2014).

Tujuan mereka menemui Wakapolri adalah untuk meminta aparat kepolisian dari Polda Sulut yang mengawal PT MMP, ditarik.

Warga pulau Bangka sudah semakin resah karena PT Mikgro Metal Perdana (MMP), perusahaan tambang dari Hongkong, meneruskan operasi mereka seperti membuka jalan, menurunkan alat berat, dan aktivitas lainnya.

Padahal izin eksplorasi PT MMP dianggap tidak sah oleh Mahkamah Agung, melalui surat Putusan MA No. 291k/TUN/2013 tanggal 24 September 2013.

Menurut Wakapolri, persoalan tidak bisa dilihat semudah itu. Selama Bupati Minahasa Utara Sompie Singal tidak menjalankan putusan MA dan tidak mencabut izinnya, kepolisian tidak bisa bertindak.

Namun yang menjadi isu yang dipermasalahkan warga yaitu ketika Polda Sulut bukan hanya tidak bertindak, tapi malah berpihak.

Mereka menyebutkan contoh seperti aparat polisi yang menetap di kantor PT MMP, bukan di tengah masyarakat.

Perwakilan warga Pulau Bangka juga mengeluh, bahwa setelah izin pertambangan dinyatakan tidak sah, situasi di pulau Bangka seharusnya menjadi status quo.

Namun PT MMP malah menambah alat-alat berat untuk eksplorasi, membuka jalan, dan dibiarkan.

Perwakilan warga Pulau Bangka juga menyerahkan daftar kasus kriminalisasi warga yang menolak izin tambang PT MMP ke Wakapolri.

Mereka berharap Wakapolri bisa menindak tegas oknum aparat yang melakukan kriminalisasi terhadap warga.

Ketika diberitahu bahwa bola panas pengambil keputusan sekarang ada di tangan bupati Minut, Kaka ‘Slank’ meresponnya dengan, “Mungkin bupatinya tambeng!”

Di pertemuan itu, Kaka ‘Slank’ juga menyerahkan petisi www.change.org/SaveBangkaIsland yang telah ditandatangani lebih dari 19.000 orang kepada Wakapolri. Wakapolri berjanji akan memeriksa kondisi lapangan.