TRIBUNNEWS.COM,  MANADO - Rekomendasi Bawaslu RI yang berisi penonaktifan KPU Kota Manado tidak diindahkan para komisioner. Alasannya, sampai Senin (5/5/2014), mereka belum menerima surat resmi penonaktifan tersebut.

Seperti diwartakan, kabar mengejutkan datang dari Jakarta, Minggu (4/5/2014). Setelah KPU memutuskan menunda rekapitulasi hasil pemungutan suara di Sulut, kini Bawaslu merekomendasikan KPU Sulut menonaktifkan KPU Manado.

Memang, hasil pemungutan suara Manado bermasalah karena ada perbedaan antara surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih. Bawaslu Sulut dan partai politik protes sehingga KPU meminta KPU Sulut menyelesaikan masalah ini dalam tempo tiga hari.

Komisioner KPU Sulut, Ardiles Mewoh menegaskan telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan akan mengambil alih penghitungan ulang untuk Manado.

Meski demikian, Ketua KPU Kota Manado, Jean Maengkom mengaku belum menerima surat penonaktifan tersebut. Dengan demikian, para komisioner tetap aktif bekerja dan masuk kantor.

"Memang kan ada rekomendasi. Cuma belum ada surat KPU resmi penonaktifan. Cuma mendengar, tapi secara de jure belum, terlalu dini untuk menanggapi," kata Maengkom.

Maengkom ingin kejelasan, apakah penonaktifan itu menyangkut keseluruhan tugas sebagai komisioner, atau hanya untuk tahap penghitungan ulang di Kota Manado.

"Di-takeover-nya sampai di mana? Apa sampai tahapan Pilpres atau hanya penghitungan ulang," kata Maengkom dengan nada tanya.

Para komisioner KPU Manado pun menurut Maengkom tetap bekerja seperti biasa, masuk kantor dan tetap melaksanakan tahapan Pemilu Presiden 2014.

"Kami tetap masuk kantor, cuma tidak lama karena ada urusan keluar lagi," kata dia.

Menyangkut masalah yang mencuat saat rekapitulasi di KPU RI yang berbuah banyak protes, Maengkom menolak dibebankan ke KPU Manado.

Karena secara aturan, kata dia, KPU Manado sudah melaksanakan tahapan pemilu sesuai undang-undang. Jika belakangan ada masalah, tahapan rekapitulasi itu bukan hanya di KPU kabupaten dan ota, namun ada  beberapa tahap rekapitulasi seperti di TPS, PPS dan PPK.

"Di KPU kabupaten dan kota sudah laksanakan, apakah dalam proses rekapitulasi itu terjadi 'masuk angin' atau penggelembungan, kan pertanggungjawabannya ada di tingkat masing-masing. Ada pelanggaraan ditindaklanjuti sesuai hukum, misalnya ada indikasi pidana, maka 4 tahun penjara ancamannya," jelasnya.

Maengkom memastikan KPU Manado tidak 'masuk angin'. "Jelas tidak dong," tegasnya.