PSK Dolly Minta Lokalisasi Dilegalkan

TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Dolly-Jarak kembali mengeluarkan sejumlah  tuntutan kepada Pemerintah.

Diantaranya menolak penutupan dan membatalkan rencana penutupan lokalisasi Dolly-Jarak.

Disamping itu, FPL juga menolak diskriminasi, intimidasi yang ditujukan ke lokalisasi.

Selanjutnya FPL meminta penghentian sweeping, pemasangan CCTV, dan Razia yang dilakukan Satpol PP dan aparat kepolisian serta TNI.

"Penghuni dan Pekerja lokalisasi Dolly-Jarak seperti dimatikan dengan kegiatan2 oleh aparat keamanan tersebut," kata Slamet, penguru Humas FPL Dolly-Jarak, Kamis (5/6/2013).

FPL, dikatakan Slamet, meminta adanya pengusutan dugaan pemalsuan identitas peserta kursus ketrampilan.

Karena ternyata peserta kursus ketrampilan bukanlah pekerja lokalisasi Dolly-Jarak.

Dugaan penyalahgunaan anggaran pelatihan yang tidak tepat sasaran.

Kemudian FPL menurut Slamet meminta pemerintah membuat payung hukum untuk melindungi wilayah lokalisasi sehingga mendapatkan kepastian hukum dan terpenuhinya hak-hak sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara.

"Dengan demikian, penghuni dan pekerja lokalisasi tidak selalu dihantui kekhawatiran kena penertiban. Mudah-mudahan Pemerintah memenuhi keinginan kami," tutur Slamet.