TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Komnas HAM mengharapkan tidak ada pemaksaan dalam penutupan lokalisasi Dolly-Jarak.

Pasalnya, unsur pemaksaan dalam penutupan lokalisasi bisa menjadi konsentrasi perhatian dari Komnas HAM.

Anggota Komnas HAM, Dianto Bachriadi mengatakan, yang lebih tepat dalam penutupan lokalisasi menggunakan pendekatan persuasif untuk pembangunan dan pengembangan kota Surabaya.

Dengan demikian tidak adanya kalimat penutupan lokalisasi secara paksa akan lebih baik dan kemungkinan bisa lebih diterima penghuni serta pekerja lokalisasi.

"Itu kami kira menjadi salah satu solusi dari rencana penutupan lokalisasi agar lebih dingin suasananya," kata Dianto di lokalisasi Dolly-Jarak, Kamis (12/6/2014).

Memang, diakui Dianto, pihaknya melihat dan mempelajari situasi di lokalisasi Dolly-Jarak tingkat penolakan dari rencana penutupan lokalisasi cukup besar.

Hal itu menunjukkan belum adanya kesiapan dari penghuni dan pekerja lokalisasi dari rencana penutupan.

Dengan demikian jika lokalisasi Dolly-Jarak ditutup tanpa ada program jaminan kelangsungan hidup penghuni dan pekerja dengan baik dipastikan akan menimbulkan guncangan ekonomi yang cukup berat. Dampaknya bisa terjadi konflik besar.

"Untuk itu, harus diketahui dahulu apa saja program jaminan kehidupan bagi penghuni dan pekerja lokalisasi yang ditutup," tutur Dianto Bachriadi.