Gubernur Sulut Yakin Jokowi-JK Mampu Sejahterakan Abdi Negara
Mantan peserta konvensi calon presiden di Partai Demokrat, Sinyo Hari Sarundajang memilih mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Pilpres.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan peserta konvensi calon presiden di Partai Demokrat, Sinyo Hari Sarundajang memilih mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di pemilu presiden (pilpres) 9 Juli nanti.
Sarundajang meyakini visi, misi dan program dari duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu akan mampu meningkatkan kesejahteraan para abdi negara baik TNI, Polri maupun jutaan pegawai negeri sipil (PNS) dan keluarganya.
Sarundajang yang juga Gubernur Sulawesi Utara itu mengatakan, Jokowi-JK sudah membuktikan diri telah berpengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Saya sepakat dengan program Jokowi-JK terkait reformasi birokrasi. Dengan meneruskan remunerasi sampai ke daerah, diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri sipil dan berdampak pada perubahan pola pikir serta peningkatan kinerja aparatur negara,” kata Sarundajang dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/7/2014).
Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK di Sulawesi Utara itu menambahkan, remunerasi akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pengoptimalan anggaran negara yang bermuara pada pencegahan korupsi.
“Sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat terwujud,” kata mantan Inspektur Jenderal di Departemen Dalam Negeri itu.
Sedangkan Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto mengatakan, pasangan yang diusung PDIP, Hanura, PKB dan NasDem itu memang menjadi magnet bagi PNS maupun aparat desa.
Hasto menegaskan, Jokowi-JK memiliki komitmen tinggi untuk mensejahterakan para abdi negara.
“Komitmen Pak Jokowi di dalam memberantas korupsi dan meningkatkan penerimaan negara, salah satu muaranya adalah kesejahteraan rakyat Indonesia. Remunerasi menjadi sistem insentif yang mujarab untuk reformasi birokrasi,” pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.