Akademisi Yogya Usul Kabinet Jokowi-JK, Kabinet Kerakyatan
“Kami mengusulkan jika dalam kabinet nanti diberi nama “Kabinet Kerakyatan”.
![Akademisi Yogya Usul Kabinet Jokowi-JK, Kabinet Kerakyatan](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/20140723_042607_joko-widodo-jusuf-kalla-memenangkan-pilpres-2014.jpg)
TRIBUNNEWS.COM,YOGYA – Kemenangan pasangan Jokowi-JK menjadi Presiden 2014-2019 disambut hangat oleh pendukungnya.
Para akademisi yang tergabung dalam Forum Ilmuwan Jogja mengusulkan pada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, agar kabinet yang nantinya dibentuk merupakan representasi rakyat.
Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Achmad Nurmandi mengatakan, dari sejumlah janji politik dan visi misi yang diangkat selama masa kampanye yaitu program pro rakyat, maka dalam kabinet mendatang sebaiknya benar-benar mengakomodir kepentingan rakyat.
“Kami mengusulkan jika dalam kabinet nanti diberi nama “Kabinet Kerakyatan”. Jadi semua adalah untuk rakyat agar juga memeroleh dukungan penuh dari rakyat,” katanya saat menggelar konferensi pers bersama Forum Ilmuwan Jogja, di Universitas Janabadra Yogyakarta, Rabu (23/7/2014).
Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dr. R. Maryatmo, MA, mengatakan, tingginya keterlibatan masyarakat dalam Pilpres kali ini menunjukkan tingginya harapan terhadap perubahan di Indonesia.
Bahkan dapat disimpulkan bahwa Pilpres kali ini adalah representasi ‘elit melawan rakyat’.
Tingginya harapan tersebut tentunya akan dilihat dalam program 100 hari ketika menjabat. Akan tetapi, program 100 hari tersebut diperkirakan sulit dibuktikan, karena program Jokowi-JK harus mengacu pada APBN 2014-2015 pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Jadi karena kemarin kita mengantarkan, maka sekarang kita harus mengawal. Kita harus mendukung betul supaya Jokowi mampu menjawab harapan dan tantangan yang diberikan masyarakat,” katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.