Laporan Wartawan Pos Kupang, Alfons Nedabang

TRIBUNNEWS.COM, TAMBOLAKA--Pasangan Markus Dairo Talu, S.H-Drs. Ndara Tanggu Kaha (MDT-DT) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD) dipastikan hadir di Gedung DPRD  SBD, Rabu (6/8/2014).

MDT-DT memenuhi undangan pimpinan DPRD untuk diambil sumpah/janji dan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati SBD periode 2014-2019.

Apesnya, meski undangan sudah disebarkan, pelantikan dibatalkan Gubernur NTT karena ditolak sebagian anggota DPRD setempat.

"Saya sudah siap. Saya dan DT akan hadir. Sesuai undangan DPRD, hadir untuk dilantik," kata MDT saat dihubungi Pos Kupang, Selasa (5/8/2014) sore.

Apakah sudah mendapat pemberitahuan dari Gubernur NTT akan hadir melantik?  "Itu urusan pemerintah daerah dan DPRD SBD. Saya sudah siap hadir untuk dilantik," jawab MDT.

Berbeda dengan MDT, Pelaksana Tugas Bupati SBD, Drs. Antonius Umbu Zaza, M.Si, mengatakan, belum ada kepastian pelantikan. "Saya belum bisa dikonfirmasi!" demikian pesan singkat Umbu Zaza yang diterima Pos Kupang, Selasa siang.

Umbu Zaza menjawab pesan singkat Pos Kupang yang meminta kesediaan untuk diwawancara via telepon. Pos Kupang menginformasikan ada surat undangan pelantikan yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD SBD, Jusuf Mallo.

Undangan itu  sudah diedarkan ke berbagai pihak. "Apakah Bapak sudah dapat (undangan) dan apa sikap pemda?"  "Saudaraku! Tanya saja pada yang kasih keluar surat undangan! Karena saya juga diundang!" demikian pesan singkat terakhir yang dikirim Umbu Zaza.

Wakil Ketua DPRD SBD, Jusuf Mallo membenarkan sudah mengeluarkan undangan pelantikan MDT-DT sebagai Bupati dan Wakil Bupati SBD.

"Sudah keluarkan undangan. Saya selaku pimpinan DPRD yang tanda tangan undangan," kata Jusuf Mallo, saat dihubungi Selasa pagi.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, undangan sudah disebarkan, di antaranya kepada Presiden RI, Mendagri, Dirjen Otda, Gubernur NTT, para bupati dan sekda kabupaten se-NTT.

Acara pelantikan juga akan dihadiri masyarakat. "Masyarakat SBD akan berbondong-bondong ke Gedung DPRD untuk menyaksikan pelantikan bupati dan wakil bupati," katanya.

Mengenai surat Gubernur NTT yang menunda  pelantikan yang sudah dijawalkan tanggal 6 Agustus 2014, Jusuf Mallo mengatakan, mengetahui informasi itu dari internet.

Sementara pemberitahuan secara tertulis belum dia peroleh. Dalam surat gubernur tertanggal 24 Juli, disebutkan pelantikan terjadi hari Rabu tanggal 6 Agustus, pukul 10.00 Wita. Lalu gubernur membatalkan lagi. "Saya tidak habis mengerti permainan seperti apa," ujarnya.

Jusuf Mallo menjelaskan, pada malam hari ia mendapat pemberitahuan dari Kementerian Dalam Negeri melalui telex yang isinya Mendagri memerintahkan Gubernur NTT tidak menunda pelantikan MDT-DT.

"Jadi, kemarin kami dapat info dari Mendagri, isinya Mendagri perintahkan Gubernur tidak menunda pelantikan. Ini surat terbaru dari Mendagri. Surat telex ini sudah diserahkan kepada Pelaksana Tugas Bupati SBD jam 9 malam. Surat yang sama difax ke propinsi dan telah diserahkan kepada Sekda dan Gubernur NTT. Jadi, intinya tidak menunda pelantikan," jelas Jusuf Mallo.

Pantauan Pos Kupang, surat telex yang ditandatangani Dirjen Otda difotokopi dan disebarkan. Beberapa di antaranya ditempel di dinding gedung DPRD SBD.  Di lain pihak, beredar kopian surat Gubernur NTT tertanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD SBD.

Surat bernomor Pem.131/288/II/2014, ditandatangani Drs. Frans Lebu Raya, itu perihal pengambilan sumpah/janji dan pelantikan bupati dan wakil bupati SBD masa jabatan tahun 2014-2019.

Poin pertama surat Gubernur, membatalkan agenda pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya masa jabatan tahun 2014-2019 tanggal 6 Agustus 2014, sebagaimmana surat Gubernur NTT Nomor pem.131/288/II/2014 tanggal 24 Juli 2014, hal pemberitahuan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan. 

Point kedua, Gubernur meminta segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi NTT untuk menjadwalkan kembali agenda pelantikan.

Sampai Selasa siang, gedung DPRD SBD belum juga 'dipersolek'. Tidak ada tanda-tanda akan ada acara pelantikan bupati dan wakil bupati.   Gedung yang letaknya di Kadul, bersebelahan dengan kantor Bupati SBD, dijaga anggota polisi dan Brimob bersenjata.

Pada Selasa siang, warga yang tergabung dalam Forum Laskar Pasola Pro Kebenaran dan Keadilan kembali mendatangi gedung DPRD SBD. 

Aksi yang dikoordinir Lukas Loghe Kaka ini tidak berlangsung lama. Setelah berbicara dengan Kasat Intel Polres Sumba Barat, AKP Ketut Mastina, S.Sos, anggota Laskar Pasola meninggalkan halaman DPRD. *