Laporan: Ilham / Tribun Timur
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Anggota Komisi D DPRD Sulsel Affandy Agusman Aris yang membidangi pembangunan dan infrastruktur mengatakan, pemerintah pusat kurang serius mengeluarkan anggaran untuk pembangunan jembatan layang itu.

"Belum sepenuhnya Pemerintah Pusat membiayai simpang bandara. Pembebasan lahan masih menjadi kendala di simpang bandara," kata Affandy yang juga alumnus Fakultas Teknik Unhas ini.

Menurut mantan konsultan perusahaan jasa konstruksi PT Adiwiratman Jakarta ini, Pemkot Makassar punya peran untuk membantu menjembatani lahan jalan nasional itu.

"Karena masih ada lahan yang masuk wilayah Makassar belum tuntas dibebaskan," tegas pria asal Bone ini.

Langkah sementara, lanjut Affandy, untuk antisipasi kemacetan parah di kawasan tersebut, perlu ada upaya pemeliharaan jalan menjelang ramadan dan Idulfitri tahun ini.

Menurut legislator Hanura ini, Dinas Bina Marga (Sulsel) dan Balai Besar Jalan Nasional harus memperhatikan daerah tersebut.

Apalagi, kedua pihak tersebut telah berjanji akan melakukan perbaikan dengan menggunakan anggaran pemeliharaan yang mata anggarannya sudah tersedia setiap tahun.

"Soal simpang lima, ini juga tanggungan jawab pengelola jalan tol untuk membantu merealisasikan pembangunan simpang bandara sampai hari ini belum di realisasikan. Ini yang terus di kordinasikan karena di dalam MoU tercantum kewajiban Pengelola jalan tol membangun akses dari arah Maros ke bandara. MoU sebelum di bangunnya jalan Tol," jelas Affandy.

Termasuk, ungkap Affandy, pengelola jalan tol Ir Sutami juga bertanggunjawab untuk memperbaiki jembatan yang berada di atas sungai Tallo.

"Jembatan itu juga merupakan tanggung jawab pengelola jalan Tol untuk dilakukan pelebaran," tegasnya.