TRIBUNNEWS.COM.CIANJUR- Pengusaha angkutan darat di Kabupaten Cianjur masih merasa risau dengan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Pasalnya masih banyak pengusaha angkutan darat yang belum mengetahui lokasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang membatasi pembelian solar.

Ketua DPC Organisasi Gabungan Angkatan Darat (Organda) Kabupaten Cianjur, Dede Supyanudin, mengatakan, sejak diberlakukannya pembatasan pada 4 Agustus 2014 pihaknya tak mendapatkan sosialiasi tentang kebijakan tersebut. Akibatnya banyak pengusaha angkutan di Kabupaten Cianjur mengalami kepanikan lantaran takut tak bisa mengisi bahan bakar kendaraannya.

"Konsolidasi dan kordinasi ketika memberi kebijakan hampir tidak ada. Memang tidak ada kenaikan tapi pembatasan itu seperti apa dan di mana saja. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cianjur pun setengah tidak tahu," kata Dede di Cianjur, Senin (11/8/2014).

Selain terjadi kepanikan, lanjut Dede, banyak sopir angkutan darat yang merasa terbebani dengan pembatasan solar bersubsidi tersebut. Pasalnya mulai banyak pengusaha angkutan darat mengeluarkan kebijakan yang dinilai merugikan profesi sopir angkutan darat.

"Pengusaha angkutan laut saja sudah mulai terdampak dengan adanya pembatasan ini. Makanya kami juga sedang menunggu hasil kordinasi dengan organda tingkat pusat dan Jawa Barat terkait dengan hal ini," kata Dede.

Diakui Dede, sejauh ini belum ada dampak langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat. Karenanya ia berharap kepada pihak terkait untuk memberikan pengarahan dan penjelasan kepada DPC Organda Kabupaten Cianjur terkait dengan pembatasan solar bersubsidi itu.

"Kami khawatir dengan adanya pembatasan ini, banyak pengusaha dan pekerja di angkutan dara yang menjadi korban akibat kebijakan tersebut," kata Dede. (cis)