TRIBUNNEWS.COM.BANDUNG - Anggota DPRD Jabar mengkritisi penyertaan modal kepada sejumlah BUMD milik Pemprov Jabar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2014.

Anggota Badan Anggaran DPRD Jabar, Selly Gantina, misalnya, mempertanyakan penyertaan modal untuk tiga BUMD sebesar Rp 105 miliar pada RAPBD-P 2014. Padahal, kata Selly, saat ini jumlah dividen (laba) yang diberikan BUMD milik Jabar itu masih tergolong minim.

"Hanya BJB (Bank Jabar Banten) yang bagus. Dari seluruh BUMD, total dividennya sekitar Rp 25 miliar," ujar Selly di Bandung, Jumat (15/8/2014).

Selly mengatakan, ia ingin mengetahui perencanaan-perencanaan apa saja yang akan dilakukan BUMD seiring penyertaan modal tersebut. "Harus tahu dulu business plan-nya seperti apa, jangan langsung memberi tahu anggarannya. Dan kita sudah tanya ini (ke pemprov), tapi belum dijawab," ujar Selly.

Selly mengatakan, penyertaan modal sebesar Rp 105 miliar itu akan diberikan kepada PT Jasa Sarana senilai Rp 87 miliar, PT Tirta Gemah Ripah Rp 58 miliar, dan BUMD pengelola BIJB Kertajati sebesar Rp 37 miliar. "Kalau untuk BIJB kita bisa ngerti, karena kan baru terbentuk. Tapi, Tirta Gemah Ripah ini belum memberikan deviden yang jelas," kata Selly.

Menurut Selly, berdasarkan laporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak semua Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2013 bisa dianggarkan untuk RAPBD-P 2014 ini. Dari total SILPA 2013 sebesar Rp 3,5 triliun, yang bisa digunakan hanya Rp 1,2 triliun.

"SILPA tersebut telah dialokasikan untuk sejumlah pos lainnya, seperti Rp 1,5 triliun untuk APBD Murni 2015, kemudian masih ada bagi hasil pajak yang harus diserahkan ke kabupaten/kota sebagai penyumbang pajak, lalu ada juga bantuan keuangan kabupaten/kota yang memang menjadi kewajiban Pemprov Jabar," ujar Selly.

Meski begitu, Selly berharap, seluruh program kerja pada 2014 ini bisa berjalan dengan baik.  Selly pun mendorong penyerapan anggaran yang optimal demi efektivitas pembangunan. "Karena over target pendapatan pada 2013 lalu mencapai Rp 1,8 triliun.

Dari pada nanti mengendap dan menjadi SILPA lagi (2014), lebih baik digunakan dan direncanakan dari sekarang, sehingga program-program yang dibiayai APBD Perubahan 2014 ini bisa lebih efektif," ujarnya.(san)