Terhadap 22 anggota DPRD bahkan mendapatkan tambahan uang perumahan. Berbeda dengan tiga pimpinan yang tidak mendapatkan tunjangan perumahan, karena ketiganya mendapatkan rumah dinas.

Kedepan, direncanakan 22 anggota DPRD Kabupaten Nunukan juga mendapatkan fasilitas rumah dinas. Setelah mendapatkan rumah dinas, mereka tidak lagi diberikan tunjangan perumahan.

Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan telah membangun 12 unit rumah dinas anggota DPRD. Direncanakan pula pada tahun ini akan ada penambahan empat unit rumah dinas.

Terhadap rumah dinas dimaksud, Indra belum bisa memastikannya, kapan akan digunakan anggota DPRD Nunukan?

“Ini masih dari Dinas Pekerjaan Umum. Informasinya belum jelas, apakah sudah diserahkan kepada Aset atau belum?” ujarnya.

Sejumlah bangunan rumah dinas anggota DPRD kondisinya sudah mengalami kerusakan,” Kalau sudah dua tahun, namanya rumah tidak dipakai, secantik apapun rumah pasti rusak. Tidak parahlah, tetapi mungkin belum diserahkan kepada Aset. Dan kita kalau hanya diserahkan 12 unit juga salah-salah. Harus 22,” ujarnya.