TRIBUNNEWS.COM, TOMOHON - Ketua DPRD Kota Tomohon, Andy Sengkey berpendapat tak menjadi persoalan jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, sebab personel yang ada di DPRD juga merupakan representasi dari masyarakat.

"Apakah jika kepala daerah dipilih oleh DPRD tidak demokratis? Saya pikir tidak seperti itu, pasti demokratis juga karena DPRD merupakan representasi rakyat juga karena dipilih oleh rakyat," katanya.

Apalagi pemilih kepala daerah oleh DPRD kata dia bukan baru sekarang saja dibahas dan diwacanakan, tapi sudah sejak tiga tahun lalu.

"Kenapa ini berpolemik sekarang, karena disalahtafsir saja seakan-akan digodoknya RUU Pilkada karena ada motif balas dendam dari koalisi Merah Putih. Tapi, sebenarnya saya menilai tidak seperti itu," tuturnya.

Dalam pelaksanaan pilkada baik langsung maupun oleh DPRD kata dia sama-sama ada untung ruginya. Misalnya, jika oleh DPRD anggaran akan lebih kecil, sedangkan langsung untuk penyelenggaraannya pasti lebih besar.

"Jika pemilihan oleh DPRD anggarannya mungkin cuma Rp 500 juta, tapi jika dilaksanakan secara langsung mungkin untuk satu putaran saja sudah memakan anggaran sekitar Rp 5 miliar paling kurang. Nah, inilah yang sebenarnya harus dikaji untuk menggunakan sistem langsung atau melalui DPRD," jelasnya.

Jika dipilih DPRD sebenarnya kata dia tidak menghilangkan peran KPU sebagai penyelenggara seperti saat pemilihan langsung, sebab KPU juga bisa diberi peran misalnya untuk verifikasi calon dan hasilnya tinggal diserahkan ke DPRD untuk dipilih.

"Yang perlu dihindari sebenarnya jangan sampai di Indonesia itu tiap hari ada pilkada, sebab bisa menimbulkan kejenuhan masyarakat sehingga partisipasi untuk memilih menjadi rendah jika dilakukan secara langsung.

Buktinya sudah ada, yakni ada di daerah tertentu persentase suara calon yang menang justru lebih banyak yang golput. Kondisi seperti itulah yang perlu dihindari, sehingga jika harus pilkada langsung pun, baiknya mungkin dilakukan secara serentak," ungkapnya. (war)