TRIBUNNEWS.COM, TUTUYAN - Pimpinan dewan menolak pengadaan tiga kendaraan dinas untuk mereka yang akan dilakukan oleh Sekretariat Dewan (Setwan) senilai Rp 1,5 miliar.

Ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim, Sam Sachrul Mamonto mengatakan setelah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) terkait anggaran untuk sekretariat dewan (Setwan) yang mencapai Rp 10 miliar yakni Rp 8,5 miliar operasional dan Rp 1,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas.

Anggaran tersebut sudah tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggran (PPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015. Dia melakukan penolakan terhadap pengadaan kendaraan dinas baru bagi tiga pimpinan dewan yang baru.

"Saya meminta untuk dikeluarkan (pengadaan) mobil dinas. Gubernur DKI dan Jateng pakai Innova. Kalau ketua DPRD, naik motor juga bisa. Ini bukan pencitraan," kata Ketua DPD PAN Boltim ini, Jumat (3/10/2014).

Dia menambahkan setelah mendapat informasi dari Bupati terkait perjalanan dinas sebanyak 15 kali dalam setahun, Maka dirinya langsung mengusulkan untuk dihilangkan sebanyak 10 kali perjalanan dinas.

"Saya bilang hapus 10, berikan 5 kali, lebih baik DPRD turun langsung bersama masyarakat," tuturnya.

Dikurangi anggaran di DPRD maka akan kembali ke program yang menyentuh ke masyarakat seperti pembangunan jalan perkebunan.

"Saya pakai mobil mewah sementara masyarakat masih ada rumah pitate (anyaman bambu). Kami akan memperbaiki citra DPR. Setinggi-tingginya jabatan, jabatan paling mulia adalah pengabdian pada masyarakat," kata dia.

Senada dengannya, Wakil Ketua sementara, DPRD Boltim, Sehan Mokoapa Mokoagow mengatakan sebuah pemborosan jika dilakukan pengadaan tiga kendaraan yang terdiri dari sebuah mobil Fortuner dan dua Pajero sebab kendaraan dinas

milik pimpinan dewan saat ini yakni Fortuner dan Innova masih laik untuk digunakan walau berusia lima tahun.

"Kami pikirkan perlu penghematan anggaran untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur," jelas dia.

Menurutnya, saat masih birokrat dirinya pernah menjadi kepala keuangan dan pendapatan Pemda Bolmong sehingga tahu jelas sulitnya mencari uang untuk kepentingan masyarakat.

"Biaya perjalanan dinas pun akan ditata, tak akan lagi perjalanan dinas berjamaah. Perjalanan dinas harus sesuai tupoksi masing-masing. Jika ada yang berangkat harus ada yang tinggal agar masyarakat menyampaikan aspirasi ada anggota atau pimpinan," terangnya.

Dia pun mengatakan tak semua agenda dilakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Jika terkait perubahan peraturan bisa dilakukan dengan men-download dari internet.

"Saat ini saya pikir yang penting barulah orientasi anggota dewan baru dan terkait keputusan menteri dalam penyusunan APBD yang setiap tahun berubah. Untuk perjalanan dinas yang penting saya pikir harus komisi berkaitan dengan bidangnya, tentu ada relevansi dengan daerah, hasilnya harus dilaporkan dan dilakukan strategi pelaksanaannya," terang mantan wakil Bupati Bolmong ini.

Sekretaris Dewan (Setwan) Boltim, Husain Mamonto mengakui adanya permintaan pimpinan dewan tersebut. Pihaknya akan mengambalikan rencana anggaran tersebut ke pemda untuk dialokasikan ke program kemasyarakatan lainnya.

"Kalau tidak salah anggarannya dalam KUA PPAS sebesar Rp 10 miliar untuk setwan termasuk perjalanan dinas, gaji, operasional dan pembelian kendaraan dewan dan setwan. Jumlah ini akan berkurang sekitar Rp 2 miliar," terangnya. (ald)