”Kami sering membandingkan tingkat rendemen ke pabrik-pabrik lain, bahkan sampai ke Thailand. Rendemen yang harusnya 8  persen misalnya, di PG ternyata ditetapkan hanya kisaran 7 persen,” jelas  Ketua Harian Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Sunardi Edy Sukamto.

Pengalaman beruji simulai giling juga dilakukan beberapa petani lain.  Sumedi, petani tebu asal Situbondo misalnya, pernah membaginya tebu dari lahannya menjadi tiga paket giling.  Satu paket ia giling di PG Prajekan, lalu PG Pajarakan, dan PG Panji Situbondo.

Hasilnya, paket tebu yang ia giling di PG Prajekan menghasilkan rendemen sembilan persen. Sedangkan paket tebu yang ia giling di PG Pajarakan dan PG Panji Situbondo hanya menghasilnmya rendemen tujuh persen. Ada selisih hingga dua persen.

"Aneh, selisihnya cukup besar, sampai dua persen. Padahal tebu ini dari lahan yang sama, varietasnya sama, cara pengolahannya juga sama," tegasnya.

Masduki, petani tebu asal Jember  menambahkan, mestinya pada musim giling saat ini rendemen tebu petani bisa mencapai sembilan  persen atau setidaknya mendekati  Iklam panas panjang menjadikan kualitas tebu cukup baik.  

Tapi faktanya rendemen tebu rakyat tetap berada dalam kisaran tujuh persen.

Dari rekap hasil giling di 16 PG di bawah naungan PTPN-XI, Eddy mendapatkan data, rata-rata rendemen tebu rakyat adalah 7,60 persen. Artinya dari 100 kg tebu yang digiling, ada 7,6 kg gula yang dihasilkan.

"Tapi anehnya, untuk TS (tebu sewa: tebu dari kebun lahan PTPN), yang digiling di semua PG, rendemennya selalu lebih tinggi dari TR (Tebu Rakyat)," katanya.

Sunardi Edy Sukamto menyatakan, pihaknya sudah beberapa kali menanyakan kejanggalan-kejanggalan penetapan rendemen itu tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban memuaskan.

Itu sebabnya, ia bersama APTR akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit.

"Bersamaan itu, kami juga akan melapor ke Polda Jatim. Termasuk di dalamnya melaporkan dugaan adanya penyimpangan sewa lahan fiktif. Kami menemukan dokumen tentang adanya  oknuim pegawai PTPN XI yang merugikan keuangan negara cukup besar itu . Kami menduga ini punya kaitan secara tidak langsung dengan permainan rendemen yang terjadi sekarang ini," tegas Edy