TRIBUNNEWS.COM, KEDIRI- Karena belum melunasi iuran pajak bumi dan bangunan (PBB), keluarga Susanto (33), penderitaan pantat berlubang dipersulit mendapatkan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Akibatnya penyakit Susanto belum mendapatkan pemeriksaan medis rumah sakit.

"Keluarga kami memang belum mampu membayar PBB. Jangankan untuk membayar PBB, untuk keperluan hidup sehari-hari saja keluarga kami masih kesulitan," ungkap Tricahyono, adik Susanto kepada Surya Online, Selasa (21/10/2014).

Dijelaskan Tricahyono, keluarganya sebenarnya sudah berupaya untuk mengurus SKTM ke desa untuk pengobatan Susanto. Namun pengurusan surat itu dipersulit serta diminta untuk melunasi dahulu tanggungan PBB.

Susanto merupakan warga Dusun Tamanan, Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri.

Tidak jelas sampai kapan pihak perangkat desa akan mempersulit warganya yang ingin meminta SKTM.

Karena belum mendapatkan SKTM, sejauh ini pengobatan sakit Susanto hanya dilakukan di Puskesmas Ringinrejo dengan dikenai biaya Rp 15.000 sekali berobat.

Padahal karena sakitnya sudah lumayan parah, mestinya Susanto harus mendapatkan perawatan dan pengobatan di rumah sakit yang pelayanan medisnya lebih lengkap.

"Selama ini perawatan Susanto dilakukan di rumah dengan obat tradisional seadanya," tambahnya.

Susanto sudah setahun terakhir menderita sakit yang tergolong langka yakni pantatnya berlubang dan membusuk. Karena keterbatasan ekonomi, penyakitnya masih  belum mendapatkan pengobatan dari  petugas medis sehingga semakin bertambah parah.

Saat ini pantat Susanto terlihat telah berlubang, serta dari lubang luka di pantat yang membusuk itu terlihat tulangnya dan  menebarkan bau kurang sedap.

"Dulu luka di pantat ini pernah kami periksakan ke RSUD Gambiran. Namun karena kami tidak punya cukup biaya membuat pengobatannya tidak sampai tuntas," ungkap Susanto.

Luka di pantat kanannya itu bermula dari terjatuh dari sepeda motor. Karena lukanya tidak dirawat dengan benar kemudian menjadi borok. Dari lubang itu ada cairan yang keluar merembes. Sejak menderita sakit, Susanto tidak dapat beraktifitas lagi.

Dikonfirmasi terpisah Arif Witanto, Koordinator DKR Jatim menyayangkan pengurusan surat SKTM dan KK yang dikaitkan dengan pelunasan PBB.

"Dikaitkannya pengurusan KK dan SKTM sama saja dengan menghambat hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak," tegasnya.

Sebelumnya Wakil Bupati Kediri Drs H Masykuri telah menepis adanya kebijakan yang mengkaitkan pelunasan PBB dengan pencairan alokasi dana desa (ADD). Masalahnya pelunasan PBB merupakan kewajiban setiap warga negara.

Akibat kebijakan itu, desa-desa di Kabupaten Kediri akhirnya  membuat kebijakan pengurusan KTP, KK dan surat-surat lainnya dengan persyaratan akan diproses setelah membayar lunas PBB.