TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Komisi E Bidang Kesra DPRD Jatim mendesak kepada Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial) BPJS untuk membuka diri dan tidak hanya membatasi calon peserta untuk mendaftar di kantor cabang BPJS.

Demikian disampaikan Juru Bicara Komisi E, Agatha Retnosari, dalam sidang paripurna, tentang Laporan Komisi Atas Hasil Pembahasan RAPBD Jatim 2015, Senin (3/11/2014).

Menurut Agatha, ada tiga cara yang dapat dilakukan BPJS untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada rakyat.

Pertama, meningkatkan layanan pendaftaran online yang bebas hambatan baik hambatan server yang kurang memadai juga sistem online yang mudah.

Kedua, membangun kerjasama dengan Kantor PT. Pos dan Giro dimana sudah mempunyai jaringan kantor di seluruh pelosok Jatim untuk menerima pendaftaran peserta BPJS.

"Kalau dimungkinkan, setelah dilakukan pengkajian, klinik, apotik dan supermarket dapat dijadikan sebagai pos pendaftaran peserta BPJS. Ini agar prosesnya lebih mudah," ujarnya.

Ketiga, Komisi E, kata politisi PDIP ini, minta BPJS segera menjalin dan merealisasikan kerjasama dengan bank-bank terkait, untuk mempermudah proses pembayaran dengan sistem auto debit.

Khusus bagi masyarakat misikin di Jatim yang belum masuk dalam Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) sebagai peserta BPJS.

Komisi E juga merekomendasi kepada Dinas Kesehatan Jatim segera melakukan pendataan yang berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota agar masyarakat miskin dapat segera tercover serta menjalin kerjasama dengan BPJS utamanya bagi para penderita penyakit tertentu.

Selain menyoroti masalah BPJS, Komisi E juga menyikapi tentang maraknya wabah virus Ebola yang telah menelan korban meninggal dunia cukup banyak.

Komisi yang dipimpin dr Agung Mulyono ini memberikan rekomendasi agar seluruh Rumah Sakit milik pemerintah, khususnya milik Pemprov Jatim dapat mengantisipasi dan mewaspadai para pekerja atau TKI dari luar negeri yang kembali ke Indonesia.

"Khususnya yang baru kembali dari negara Liberia," katanya. (mujib anwar)