Laporan wartawan tribun kaltim, Januar alamijaya

TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Sekertaris Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, Dr Ballerina, mengakui memang ada 2500 warga miskin di Balikpapan yang tak bisa terdaftar dalam program BPJS Kesehatan akibat data kependuukan mereka tak masuk dalam sistem database nasional.

Hal inilah yang sempat membuat Kepala DKK kecewa, karena dalam prinsip layanan kesehatan seharusnya semua pasien harus dilayani tanpa memandang mereka memiliki kartu BPJS ataupun tidak.

"Itu yang bikin Kepala Dinas kita sempat kecewa tapi bagaimana, kita orang kesehatan terus terang saja kalau sakit kita tahu mau diapakan tapi kita tak bisa apa-apa karena pelayanan bisa ready kalau administrasinya lengkap," katanya.

Beberapa dari warga ini sebenarnya sudah cukup lama berdomisili di Balikpapan, namun entah atas alasan apa mereka tak mengurus e KTP sehinggga datanya tak tercantum sebagai penduduk di Balikpapan

Pihaknya sendiri saat sekarang tengah berupaya bagaimana semua warga miskin ini bisa masuk dalam progran BPJS yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, apalagi dalam waktu dekat akan ada migrasi untuk layanan kesehatan keluarga miskin menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS).