Laporan Reporter Tribun Jogja, Hamim Thohari

TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Berkaitan dengan naiknya harga BBM mulai Selasa (18/11/2014) masyarakat Yogyakarta belum bisa menikmati "kartu sakti" yang dipersiapkan pemerintahan Joko Widodo untuk mengurangi beban masyarakat.

Kepala Dinas Sosial DIY, Untung Sukaryadi mangatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan validasi data terkait jumlah masyarakat yang nantinya akan memperoleh kartu sakti tersebut. Dengan proses validasi tersebut nantinya tidak akan ada nama penerima yang dobel, duplikasi data, dan orang yang tidak seharusnya menerima kartu sakti

"Kemarin memang ada rencana untuk wilayah Kota masyarakat sudah bisa mendapatkan kartu sakti, tetapi rencana tersebut masih di pending," ungkap Untung saat ditemui di komplek Kepatihan, Selasa (18/11/2014).

Dikatakan Untung, kartu sakti yang terdiri dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) nantinya akan menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang saat ini telah dimiliki warga. Dirinya menjamin nantinya pemegang KPS akan mendapatkan keempat kartu tersebut.

Selama kartu baru belum dibagikan, KPS masih bisa digunakan oleh pemegangnya. Untung menambahkan, saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten terkait validasi data tersebut, dan kemungkinan minggu ini proses tersebut selesai. (tribunjogja.com)