- Laporan Wartawan Pos Kupang, Edy Bau

TRIBUNNEWS.COM, KUPANG-- Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya diteriaki pendemo yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) takut kepada Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi. Teriakan ini karena para pendemo tidak puas atas jawaban gubernur terhadap kenaikan harga BBM.

Ratusan pendemo ini menamakan diri Gerakan Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM menggelar demo di Kupang, Selasa (18/11/2014). Tergabung di dalamnya, PMKRI, GMNI, HMI, PMII, LMND, Permada, Permasna, Hipmatim dan BEM Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kupang.

Tiba di Kantor Gubernur NTT, pendemo diterima langsung oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkominda) NTT yang kebetulan sedang mengadakan rapat koordinasi.

Setelah berorasi beberapa saat, dilanjutkan dialog dengan Gubernur. Dalam dialog, Gubernur menjelaskan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah pengalihan subsidi BBM kepada sektor pendidikan dan kesehatan untuk kesejahteraan rakyat. Lebu Raya menjelaskan, selama lima tahun terakhir, subsidi BBM Rp 720 triliun sedangkan untuk kesehatan dan pendidikan hanya Rp 500 triliun.

Penjelasan ini tidak diterima baik oleh pendemo dengan meneriaki Lebu Raya takut Jokowi. Pendemo ini juga dalam orasinya meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden karena membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Aksi unjuk rasa ini berlangsung aman dan pendemo melanjutkan aksinya dengan berjalan kaki ke Polda NTT dan Kantor DPRD NTT. *

Tuntutan Pendemo
1. Laksanakan Pasal 33 UUD1945
2. Cabut UU Migas nomor 22 tahun 2004
3. Menolak kenaikan harga BBM yang sengsarakan rakyat
4. Menaikkan pajak kendaraan roda empat
5. Mendesak pemerintah untuk mengeluarkan peraturan sasaran penerima BBM bersubsidi
6. Mendesak pemerintah untuk memberikan informasi secara berkala terkait perkembangan BBM
7. Mendesak pemerintah untuk segera menasionalisasi perusahaan asing
8. Mendesak KPK untuk memberantas mafia migas
9. Mendesak Jokowi-JK segera turun dari jabatannya karena menaikkan harga BBM
10. Mendesak Gubernur NTT beserta DPRD NTT untuk bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM