TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Pemprov Jatim akan kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 95,2 miliar menyusul diberlakukannya program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).

Program pemutihan itu berlaku untuk roda dua, roda tiga, dan kendaraan angkutan umum, serta gratis bea balik nama (BBN) kedua dan seterusnya.

Kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jatim Bobby Soemiarsono mengatakan, cukup besarnya PAD yang berkurang tersebut, karena selama tiga bulan pembebasan denda dan bunga pajak kendaraan bermotor (PKB), potensi penerimaan berkurang mencapai Rp 25,8 miliar.

Sementara penerimaan bea balik nama (BBN) II potensinya berkurang sebesar Rp 69,4 miliar.

"Jadi total potensi penerimaan yang hilang dari kebijakan pemberian insentif pajak daerah mencapai Rp 95,2 miliar," ujarnya, Rabu (26/11/2014).

Menurut Bobby, hilangnya potensi PAD hampir seratus miliar tersebut berdasar pengalaman tahun 2013, ketika program serupa digelar.

Waktu itu, dari sekitar 13 juta obyek pajak kendaraan bermotor, di mana untuk roda dua 10,7 juta, yang memanfaatkan program ini hanya 511.000 obyek.

Dari situ, potensi kehilangan akan makin besar jika banyak masyarakat yang memanfaatkan pemutihan denda pajak dan BBN II.

"Tapi karena program ini untuk membantu masyarakat menengah ke bawah menyusul naiknya harga BBM, jadi tidak masalah," jelas mantan Kepala Biro Umum Setdaprov Jatim ini.

Meski demikian, program pemutihan denda pajak menyusul keluarnya Pergub Nomor 78 Tahun 2014 tentang pemberian keringanan dan pembebasan pajak daerah untuk rakyat Jatim ini dipastikan tidak akan mengganggu target PAD 2014 Pemprov Jatim yang sudah ditetapkan.

Pasalnya, sampai minggu ketiga bulan November ini target PAD dari PKB dan BBN sudah terealisasi 92,2 persen.