Pendemo juga meminta supaya Kejati memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi di Sulsel tanpa tebang pilih karena faktor kekuasaan, politik dan pengaruh sosial sebagai efek jera untuk pelaku korupsi yang merugikan negara.

Menurutnya pendemo itu, masalah korupsi menjadi berbincangan publik terutama dalam media massa. Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi.

Dikatakan, ada pro-kontra dalam penanganan (penyidikan dan penyeledikan) kasus rusuah (korupsi). Namun, bagaimana pun, kasus korupsi harus diusut tuntas sebagai efek jera dan penertiban jalannya roda pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.

Dalam selebaran kertas fotokopian yang dibagikan ke warga dan wartawan, mahasiswa menulis Indonesia berada di urutan 107 negara terkorup dari 175 negara.

Sedangkan Sulsel, berada di urutan ke lima terkorup dari 33 provinsi di Indonesia.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulsel, Rahman Morra, menanggapi tuntutan pengunjuk rasa tersebut, mengatakan bahwa tidak ada kasus yang tidak akan diperoses, semuanya tetap berjalan dan tidak ada kasus yang mandek.

Menurutnya semua kasus yang ditangani Kejati tidak ada yang ditutupi dari publik. Hanya saja ada juga kasus yang memang tidak bisa terlalu diekspos dikarenakan ada petunjuk yang bersifat rahasia.

"Khusus untuk penanganan kasus korupsi memang membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan pengusutan. Kasus Korupsi memang membutuhkan waktu yg lama dalam melakukan proses pengusutan. Selain itu juga untuk pengumpulan alat buktinya juga kadang menjadi terkendala," kata Rahman Morra.(anc)