TRIBUNNEWS.COM,SIDOARJO - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) diminta segera menghentikan pembuangan lumpur ke Kali Ketapang.

Selain membuat sungai dangkal, buangan lumpur juga mencemari tambak milik warga yang ada di ujung timur.

Permintaan itu disampaikan perwakilan warga dan petambak di sisi timur semburan lumpur ketika hearing dengan Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo.

BPLS diminta secepatnya menghentikan pembuangan lumpur ke Sungai Ketapang. Jika diteruskan petambak bisa gagal panen. Terlebih Kali Ketapang sekarang sudah penuh lumpur.

“Sekarang sudah memasuki musim penghujan. Daerah di sepanjang Kali Ketapan bisa banjir dan petambak akan merana," kata Hari S, salah satu perwakilan petambak, Rabu (10/11/2014).

BPLS mengalirkan aliran lumpur dan air ke Kali Ketapang melalui gorong-gorong yang dipasang di tanggul sisi utara.

Ditambah lagi tanggul di titik 73 B dan 68 jebol beberapa waktu lalu sehingga aliran lumpur langsung mengarah ke sungai.

Padahal fungsi dari Kali Ketapang untuk irigasi sawah dan tambak. Beberapa waktu lalu, warga yang ada di sisi timur aliran Kali Porong (Gempolsari) pernah minta ganti rugi akibat gagal panen.

Perwakilan warga yang mendatangi DPRD Sidoarjo dari Desa Gempolsari, Desa Penatarsewu, Desa Kalidawir, Plumbon dan lainnya. Selama lumpur dibuang ke Kali Ketapang, warga banyak mengalami kerugian puluhan juta rupiah.

“Salah satu cara menekan kerugian petani dan petambak,  BPLS harus menghentikan pembuangan lumpur ke Kali Porong,” tandas Hari.

Protes pembuangan lumpur ke Kali Ketapang sebenarnya sudah sering ditentang warga.

Tetapi BPLS tetap saja membuang lumpur ke kali itu. Lumpur plus air yang dibuang lewat gorong-gorong ke sisi utara tanggul karena tak kuat menampung air sehingga dibuang ke Kali Ketapang.

Apalagi saat itu BPLS tidak bisa bekerja akibat ditentang korban lumpur yang belum dibayar.

Sementara, Saiful, perwakilan petambak dari Desa Kalidawir, mengaku jika dihitung setiap kali panen petambak menelan kerugian Rp 10 juta/ha.