TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Utara menilai penurunan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) diakibatkan lemahnya daya lobi pemda Sumatera Utara (Sumut).

"Gubernur, bupati dan walikota di Sumut, hanya diam saja. Mereka sebagai pemegang kekuasaan, tidak menggunakan kekuasaannya untuk berbuat demi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat Sumut," ujar Anggota MPR/DPR RI, H Irmadi Lubis, kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (3/1/2015).

Penurunan DIPA pada 2015 sebesar Rp 2,3 triliun, yakni dari 48,713 triliun di 2014, jadi Rp 46,45 triliun pada 2015.

Irmadi menepis tudingan ke anggota DPR RI asal Sumut dalam upaya peningkatan anggaran. Anggota DPR sangat tergantung kepada RAPBN yang diajukan pemerintah pusat.

"Jika anggaran dari Sumut masuk RAPBN, dan RAPBN itu diajukan ke DPR, barulah anggota DPR RI asal Sumut bisa memperjuangkannya agar dimasukkan ke APBN," katanya.

Irmadi Lubis mengakui kelemahan lobi pemerintah Sumatera Utara, di mana, selama tiga periode dirinya duduk di kursi DPR RI, dia tidak melihat adanya upaya lobi yang keras dari Gubernur, Bupati, walikota maupun pejabat untuk memperjuangkan anggaran.

Kepala daerah di Sumut tidak pro-aktif dan cenderung pasrah kepada kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Padahal, kebijakan pemerintah pusat bisa berubah jika terus-menerus dilobi untuk meyakinkan bahwa Sumut butuh anggaran untuk melakukan pembangunan.

“Gubsu harus bisa meyakinkan pemerintah pusat dengan cara memberikan perencanaan yang benar dan matang, sehingga tidak ada alasan pemerintah pusat untuk menolaknya,” kata Irmadi.

Setelah masuk ke RAPBN, dan dibahas di DPR, baru anggota DPR asal Sumut berjuang mati-matian agar bisa disahkan (masuk) ke APBN. Kalau tidak ada di RAPBN, susah mengusahakannya masuk ke APBN.

Selama ini, diakui Irmadi Lubis pertemuan dengan para anggota DPR yang dilakukan hanya sebatas seremonial, seperti pertemuan yang digagas Pemprovsu beberapa bulan lalu di salah satu hotel di Jakarta.

"Saya hadir dalam pertemuan itu, tapi beberapa teman tidak mau bahkan langsung meninggalkan pertemuan karena sifatnya seremonial," kata Irmadi.

Ke depan Gubsu kiranya bukan hanya membuat pertemuan seremonial, tapi penting mengadakan pertemuan yang serius dengan para wakil rakyat, khususnya menyangkut pembangunan dan anggaran, sehingga para wakil rakyat mengetahui anggaran, untuk diperjuangkan saat pembahasan RAPBN di DPR dengan pemerintah.

"Butuh pertemuan yang lebih substansif untuk itu,” ujar Irmadi.

Ke depan Gubernur, Bupati dan Walikota se Sumut jangan lagi sebagai penikmat kekuasaan, yang hanya diam. Jangan hanya menunggu tapi harus berani melobi ke pemerintah pusat dan merangkul para wakil rakyat di DPR maupun DPD RI.