TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Sejumlah anggota DPRD Surabaya mengharapkan Pemkot Surabaya menarik mobil yang dipinjam pakaikan anggota Dewan.

Ini setelah anggota DPRD Surabaya merasa cukup berat dengan biaya perawatan mobil pinjam pakai. Belum lagi kewajiban membeli BBM Pertamax dan seringnya muncul persoalan nopol plat merah.

Anggota DPRD Surabaya dari FPG, Pertiwi Ayu Krisna mengatakan, dirinya sebagai ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya mendapat jatah mobil pinjam pakai isuzu panther tahun 2010.

Akan tetapi mobil pinjam pakai tersebut dalam kondisi sudah tidak baik.

"Kami sampai keluarkan uang Rp 6 juta untuk sekali perawatan. Karena mesin tidak stabil, AC rusak, kampas rem sudah habis dan lainya," kata Pertiwi Ayu Krisna, Jumat (16/1/2015).

Oleh karena itu, ungkap Pertiwi, dirinya enggan menggunakan mobil pinjam pakai DPRD tersebut. Ia lebih memilih menggunakan mobil pribadi untuk menjalankan tugas-tugas kedewanan.

Selain lebih baik, pihaknya khawatir akan keluar biaya lebih besar lagi kalau gunakan mobil pinjam pakai.

"Untuk itu, lebih baik mobil pinjam pakai itu ditarik dan diganti uang transportasi saja setiap bulan. Usulan tersebut sudah disetujui sebagian teman DPRD Surabaya, dan tolong dicatat kalau kami tidak minta mobil baru lho," ujar Pertiwi Ayu Krisna.

Hal sama disampaikan Wakil Ketua DPRD Surabaya, Darmawan. Menurutnya, usulan penarikan mobil pinjam pakai tersebut boleh-boleh saja.

Namun bagi anggota DPRD yang menginginkan tetap memanfaatkan mobil pinjam pakai tidak perlu di tarik.
Karena bagaimanapun tidak semua anggota DPRD memiliki mobil pribadi.

"Silahkan saja kalau ada anggota DPRD yang menginginkan mobilnya di tarik. Tapi untuk bisa diganti dengan uang transportasi setiap bulan ya ditunggu dahulu aturanya boleh atau tidak," kata Darmawan.

Memang, diakui Darmawan, soal mobil pinjam pakai untuk anggota DPRD Surabaya tidak ada biaya perawatan ataupun bantuan BBM.

Dengan demikian anggota DPRD Surabaya yang memegang mobil pinjam pakai harus menanggung sendiri biaya perawatan dan pembelian BBM.

Oleh karena itu, tambah Darmawan, jika sekarang ini ada yang merasa keberatan dengan biaya perawatan mobil yang awalnya dipinjam pakai anggota DPRD Surabaya periode sebelumnya itu tidak menjadi persoalan.

"Semua tergantung anggota DPRD kalau soal mobil pinjam pakai. Mau menggunakan atau tidak itu menjadi hak anggota DPRD," tutur Darmawan.(Achmad Amru)